Breaking News:

Tribun Jeneponto

Sanksi Sedang Pelanggar PPKM di Jeneponto, Warga Tak Bisa Urus SIM dan KTP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto, menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Penulis: Muh Rakib | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/RAKIB
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, Rabu (14/7/2021) 

TRIBUN-TIMUR COM JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto, menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mengatakan, setiap tempat yang bisa memicu kerumunan dibatasi jam operasionalnya.

"Semua tempat yang bisa menimbulkan kerumunan mendapat perhatian selama diterapkan PPKM," ujar Iksan Iskandar saat ditemui, Rabu (14/7/2021).

Seperti pasar, kafe, rumah ibadah, tempat pendidikan dan perkantoran.

Apabila ada warga yang melanggar PPKM maka akan dikenakan sanksi. 

Sanksi yang akan diberikan terbagi tiga seperti sanksi ringan, sedang dan berat.

Sanksi ringan ini berupa teguran sampai 2 kali, sanksi sedang yaitu sanksi administrasi tidak diberikan fasilitas administrasi negara.

Seperti mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara sanksi lainnya yaitu pelanggar bisa saja dipidana.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan PPKM ini bukan kepentingan pribadi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved