Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bawaslu Sulsel

DPRD Luwu Konsultasi Pilkada di Bawaslu Sulsel, HL Arumahi: Anggaran KPU Berbanding 3 dengan Bawaslu

Ketua Bawaslu HL Arumahi menjelaskan, Pilpres dan Pileg digelar pada 28 Februari 2024 dan Pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024.

Editor: AS Kambie
dok.tribun
Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi memberikan penjelasan kepada Tim Komisi 1 DPRD Kabupaten Luwu dipimpin Wakil Ketua DPRD Zulkifli ST MSi yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi di Bawaslu Provinsi Sulwesi Selatan, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (13/7/2021). 

"Kalau dilihat pengalaman tahapan sebelumnya, kemungkinan besar akan ada kenaikan. Tapi tentu tetap dengan memperhatikan rasionalisasi anggarannya. Kami akan mengawal ini agar jalannya tahapan Pilkada Luwu dapat berjalan sesuai harapan dan berkualitas," kata Wakil Ketua DPRD Luwu Zulkifli.

Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi didampingi  anggota DR Azry Yusuf SH MH dan Asradi SE MH, Kabag Penanganan Pelanggaran Zulkifly ST, Koorfinator SDM Emil Syahbuddin, beserta staf menyambut Tim Komisi 1 DPRD Kabupaten Luwu dipimpin Wakil Ketua DPRD Zulkifli ST MSi yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi di Bawaslu Provinsi Sulwesi Selatan, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (13/7/2021).
Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi didampingi anggota DR Azry Yusuf SH MH dan Asradi SE MH, Kabag Penanganan Pelanggaran Zulkifly ST, Koorfinator SDM Emil Syahbuddin, beserta staf menyambut Tim Komisi 1 DPRD Kabupaten Luwu dipimpin Wakil Ketua DPRD Zulkifli ST MSi yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi di Bawaslu Provinsi Sulwesi Selatan, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (13/7/2021). (dok.tribun)

Sementara itu, HL Arumahi mengatakan, pengalaman Bawaslu jika dibandingkan dengan KPU, alokasi anggaran yang diterima selalu satu berbanding tiga.

"Kami di Bawaslu itu sangat terukur terkait itu (anggaran). Kami selalu berprinsip anggaran itu cukup tercukupi. Tidak pernah berlebih," ujar HL Arumahi.

Menurut HL Arumahi, penentuan anggaran di Bawaslu itu hampir selalu berbasis pada tahapan.

Penyusunan anggaran tetap berpedoman pada PKPU.

"Dari alokasi yang telah ditentukan sebelum-sebelumnya, itupun kerap dikembalikan ke kas daerah (kelebihannya). Itulah sebabnya, Bawaslu sudah 6 kali berturut-turut mendapat penghargaan WTP (wajar tanpa pengecualian)," jelas HL Arumahi.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved