Selama Pemberlakuan PPKM Mikro, Pasar Senggol Buka Siang hingga Sore

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sehari setelah diberlakukannya PPKM, perwakilan pedagang Pasar Senggol melakukan pertemuan dengan pihak Direksi PD Pasar Makassar, Jumat (9/7/2021) lalu.

Pertemuan ini membahas mengenai keinginan pedagang untuk diberi kebijakan menjual di pagi hari. 

Dan dari hasil pertemuan itu akhirnya disepakati dibentuk Tim Penegakan dari kelompok pedagang yang diketuai H Jamadi untuk menyampaikan aspirasinya ke wali Kota Makassar melalui PD Pasar Makassar. 

"Tim ini kami bentuk atas kesadaran pedagang yang bersedia mematuhi peraturan PPKM akan tetapi pedagang juga berharap agar mereka diberi kebijakan berjualan disiang hari," ujarnya, Minggu (11/7/2021).

Menurut Jamadi awalnya mendapat hambatan ketika beberapa pedagang menolak keras kebijakan itu.

Namun akhirnya mereka pun dapat menerima dengan baik. 

Sementara Direktur Umum PD Pasar, Nuryanto G Liwang mengatakan pada dasarnya pihaknya hanya menjalankan perintah dari Pemerintah Kota Makassar yang memberlakukan aturan bahwa seluruh aktivitas Pasar Senggol harus tutup. 

"Kami tentu hanya berharap bagaimana ini berjalan dengan baik. Disatu sisi kami hanya jalankan perintah karena ini kebijakan menyeluruh, disisi lain kami juga harus mengakomodir keluhan pedagang," katanya

Setelah terbentuknya tim tersebut, maka mereka akan melakukan sosialisasi ke pedagang setiap harinya. 

"Agar pedagang mematuhi aturan yang ada dan menjalankan kesepakatan bersama serta melakukan pelaporan ke pihak terkait," jelasnya.

Tim ini terbentuk atas aspirasi dan kesadaran dari para pedagang sendiri saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yakni dari PD Pasar, Raika, Tripika Kecamatan Mariso. 

"Dan akhirnya aspirasi mereka mendapat persetujuan dari wali Kota Makassar, dan diperbolehkan untuk berjualan disiang hari mulai pukul 11.00-17.00 Wita sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku," tutupnya.

Sebelumnya, Pemkot Makassar menerbitkan Surat Edaran (SE) Walikota Makassar Nomor: 443.01/334/S.Edar/Kesbangpol/VII/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

Ada 10 instruksi dalam surat edran tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online). 

2. Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) untuk menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan melakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

4. Pelaksanaan Kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall : 

a. makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas. 

b. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 Wita. 

c. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 Wita. 

d. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

5. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan : 

a. pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 Wita dan, 

b. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

7. Menghimbau kepada seluruh umat beragama untuk melaksanakan peribadatan di rumah selama status Zona Oranye sampai penetapan status kesehatan Rukun Tetangga (RT) nya keluar dari Zona Oranye sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Terkait " Pelaksanaan Kegiatan Ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Musholla, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah ". 

Tim Detektor akan turun dalam minggu ini untuk memberikan masukan penilaian terhadap status penilaian wilayah tersebut untuk semua RT di Makassar, bagi RT yang berada pada Zona Hijau dan Zona Kuning kegiatan peribadatan akan diselenggarakan secara normal sesuai aturan protokol kesehatan.

Akan tetapi jika hasil status penilaian wilayah dimana RT tersebut berada pada Zona Oranye, Merah dan Hitam akan dilakukan pembatasan peribadatan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri di atas.

Khusus untuk pelaksanaan Shalat Idul Adha 1442 H akan diselenggarakan dalam skala wilayah Rukun Warga (RW) di ruang terbuka/jalan yang di tunjuk oleh kelurahan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat di bawah pengawasan Tim Raika dan Covid Hunter setempat dan pembagian daging hewan qurban dilakukan dengan metode antar ke rumah. 

Penyelenggaraan Adzan shalat 5 (lima) waktu dan Dzikir serta peribadatan terbatas di semua masjid tetap dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

8. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar. 

9. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar dan untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat. 

10. Pelaksanaan kegiatan usaha Karnoke, Rumah Bernyanyi Keluarga, Club Malam, Diskotik, Live Music, Pijat/Refleksi, dan semacamnya termasuk sarana penunjang Tempat Hiburan yang ada di Hotel, di tutup sampai status lokasi usaha di RT tersebut dinyatakan keluar dari Zona Oranye. 

11. Pelaksanaan kegiatan rapat, rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar.

12. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut di atur oleh Pemerintah Kota Makassar. 

13. Para Camat dan Lurah selaku Ketua Satgas di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi Master Covid - 19 Kecamatan agar mengoptimalkan Posko Penanganan COVID - 19 dan memperketat Protokol Keschatan, serta melakukan pemetaan terhadap titik-titik potensi keramaian di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi pada SATGAS COVID - 19. 

14. SATGAS COVID - 19 melaksanakan pemantauan terhadap penerapan disiplin penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

15. Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

16. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, AM Ikhsan