Implementasi SDGs, Dana Desa Harus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat koordinasi dengan pendamping desa se-Sulsel.

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, luring dan daring.

Berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani Makassar, (8/7/2021) pagi.

Kegiatan dibuka oleh Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman secara daring.

Andi Sudirman mengatakan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya pemerintah untuk memanfaatkan SDM guna memajukan desa.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat melalui program pemberdayaan desa.

"Diharapkan seluruh pemerintah daerah khususnya desa memperhatikan pembangunan SDM yang produktif dan berkualitas," tuturnya.

Dikatakan, ada banyak program pemerintah untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa. 

Seperti lewat program desa wisata.

Ia menyebut, Sulsel melalui Dinas Pariwisata telah mengajukan beberapa desa ke Kementerian Pariwisata.

"Ini salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan perekonomian masyarakat," sebutnya.

Selain itu, masing-masing desa diberi anggaran oleh pemerintah pusat melalui dana desa.

Sudirman menegaskan, penggunaan dana desa pada 2021 harus mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Penggunaan dana desa itu mengacu pada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," sebutnya.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito ikut memberi arahan.

Menurutnya, dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah. 

Dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa.

"Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

Mulai dari desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas.

Selanjutnya, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi. desa berenergi bersih dan terbarukan.

Lalu pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman.

Kemudian konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, tanggap perubahan Iklim, desa peduli lingkungan laut,desa peduli lingkungan darat.

"Desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif," jelasnya. 

Diketahui, rakor ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Sulsel, Sukarniaty Kondolele.

Usai sambutan Plt Gubernur dan arahan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, acara dilanjutkan dengan penerimaan materi oleh Direktorat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Sandra dan Staf Khusus Menteri Desa PDTT  Abd. Malik Haramain.(*)