RSU Dadi Akan Putus Kontrak Tenaga Honorer

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Makassar akan memutus kontrak tenaga honorer kesehatan.

Dirut RSU Dadi Makassar, Arman Bausat mengatakan sebanyak 246  honorer yang bekerja di sana, jumlah tersebut sangat banyak jika ditotal dengan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pegawai berstatus ASN kata Arman sebanyak 427 orang. Jika dilakukan analisis beban kerja, tenaga ASN harusnya bisa melakukan pelayanan tanpa bantuan honorer.

"Jadi kita sudah dua bulan menganalisis kebutuhan tenaga kerja di RS Dadi, mulai nakes dan tenaga lain sesuai analisis beban kerja, ternyata Rumah Sakit Dadi itu sudah cukup ASN-nya," ucap Arman Bausat kepada tribun-timur.com, Senin (5/7/2021).

Ia berencana untuk memutus kontrak honorer bulan Juli ini. Hanya saja, kasus pandemi covid-19 naik lagi, okupansi rumah sakit mulai meningkat, dengan begitu perlu bantuan tenaga honorer untuk melayani pasien covid-19.

"Awalnya (sebelum pandemi) 100-an, lebih tapi karena covid membeludak 2020 kita terpaksa rekrut. Juni mau rencana pengurangan, putus kontrak sebagian tapi kasus kembali naik," ujarnya.

Jika kembali normal, tenaga honorer tersebut akan dihilangkan.

Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah soal Penataan tenaga honorer telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai PPPK.

"Ke depan ASN kami cukup bisa mengcover pelayanan. Ini kan yang  digaungkan BKD untuk pengurangan non ASN karena kelebihan," jelasnya.

Dijelaskan Arman, penghapusan tenaga honorer merupakan instruksi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman guna memaksimalkan kerja-kerja para ASN.

Sejauh ini, ASN selalu mengaku kekurangan tenaga, tapi kalau dianalisis justru sangat mencukupi.

Ia mencontohkan, rerata kunjungan rawat jalan khusus penyakit dalam sebanyak 25 orang. Jam kerja efektif 5,5 jam (diluar waktu istirahat dan makan), pelayanan satu orang maksimal 15 menit.

Dengan begitu, empat pasien bisa dilayani dalam waktu 1 jam. Jika satu dokter melakukan pelayanan 4 jam dalam sehari, artinya dia bisa menangani 16 pasien.

"Kalau pasien 25 orang bisa dihendel oleh dua tenaga dokter," tuturnya.

"Selama ini bilang kurang karena tidak mau repot. Bukan berniat jahat tapi buat apa PNS digaji tinggi-tinggi, ada TPP sementara kerjanya tidak maksimal," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi mengatakan, sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, tahun 2023 mendatang tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di di instansi pemerintahan.

Pemprov Sulsel akan memanfaatkan waktu yang tersisa, sekira 1,6 tahun kedepan untuk memangkas tenaga honorer.

"Kita punya tenggang waktu kan satu setengah tahun, nanti 2023 tidak boleh ada (honorer) lagi," ucap Imran Jauzi.

Pihaknya akan mengkaji dengan baik supaya tidak ada riak-riak atau keributan yang muncul.

"Dikaji baik-baik, mau dikemanakan eks  honorer kalau sekiranya harus diberhentikan," tuturn.ya

Kata Imran, jangan sampai, tenaga honorer akan kelabakan mencari kerja usai keluar dari instansi pemerintahan.

Diketahui, jumlah honorer pemprov Sulsel sebanyak 16 ribu lebih.

11 ribu di antaranya merupakan honorer guru yang bekerja di satuan pendidikan.

Selanjutnya, tenaga kesehatan 437 orang, tenaga administrasi 2.233 orang, dan pelaksana tugas pokok dan fungsi 1.696 orang.

Lalu pengemudi 294 orang, petugas kebersihan 509 orang, pramubakti 55 orang dan posisi satpam 73 orang. (*)