Januari Hingga Juni 2021, KPU Enrekang Sudah Coret 316 Pemilih dari DPT

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang, tetap bekerja ekstra dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). 

Untuk memaksimalkan proses update data, KPU bekerjasama dengan Dinas Catatan Sipil, Dinas Pendidikan provinsi melalui cabang dinas.

Mereka juga menjalin kerjasama dengan Kemenag Enrekang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kodim 1419 Enrekang, Polres Enrekang, Bawaslu hingga pemerintah kecamatan. 

Ketua KPU Enrekang, Haslipa mengatakan, sejak periode Januari hingga Juni 2021, KPU Kabupaten Enrakang berhasil menjaring pemilih baru sebanyak 1.175. 

Dengan demikian, posisi DPT Enrekang hingga 30 Juni menjadi 159,998. Terdiri dari laki-laki 81.321 perempuan : 78.667. 

Sejak periode Januari hingga Juni 2021, KPU Kabupaten Enrekang juga mencoret 316 pemilih dari DPT.

Pemilih yg dicoret karena tidak lagi bersyarat atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat). 

"Kategori TMS diantaranya karena meninggal dunia, pindah domisili dan alih status menjadi anggota TNI/Polri," kata Ketua KPU Enrekang, Haslipa saat Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Periode Juni 2021, di kantor KPU Enrekang, Kamis (1/7/2021) siang.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data KPU Enrekang, Irwan Ibrahim, mengatakan selama proses PDPB 2021 ini, KPU Enrekang sangat terbantu berkat adanya dukungan kerja sama yang baik dari stakeholder. 

"Kami berterima kasih kepada semua stakeholder karena sangat mendukung KPU dalam proses pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala," ujarnya. 

Anggota KPU Enrekang lainnya, Kasman, menjelaskan, pada periode bulan Juni ini, KPU Enrekang menerima usulan potensi pemilih pemula berupa data siswa SMA/SMK se-Kabupaten Enrekang.

Data itu dari Dinas Pendidikan Sulsel sebanyak 5.091 siswa, dari Kemenag Enrekang 439 siswa, dan potensi pemilih baru dan pemilih TMS dari Bawaslu Enrekang 42 pemilih.

Serta tanggapan masyarakat 13 pemilih, dari Polres Enrekang 24 pemilih, Kodim 1419 Enrekang 16 org, laporan masyarakat 13 pemilih, pihak kecamatan 2 pemilih. 

Data dari stakeholder ini kemudian diolah KPU dan dikonsolidasikan dengan Dinas catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam DPT atau dicoret dari DPT. 

"Kami berterima kasih kepada stakeholder yang selama ini sangat mendukung dan membantu proses PDPB yang dilakukan KPU," ucapnya.