Tribun Sulsel
42 Eselon II Ikut Assesment, BKD Sulsel: Hasilnya, Data Awal untuk Job Fit
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dijabat Sukarniaty Kondolele yang juga Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 42 Eselon II lingkup Pemprov Sulsel mengikuti Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lantai 4 ruang Assesment Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kawasan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (1/7/2021).
Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi mengatakan, assesment itu sejatinya adalah mengukur potensi dan kompetensi, dalam rangka melihat kesesuaian seseorang pejabat dengan jabatannya.
"Itulah yang disebut job fit. Kalau assesment center itu memang dibutuhkan setiap pegawai. Bahkan idealnya setiap dua tahun kita lakukan assesment," kata Imran di sela Assesment Kamis siang.
Karena, kata dia, boleh jadi selama dua tahun ini, ada yang berubah.
"Di sini kan diukur IQ (Intelligence Quotient atau nilai kecerdasan), apakah orang itu memiliki kemampuan spasial. Apakah memiliki kemampuan numerik," kata Imran.
"Intinya, lebih banyak kepada kemampuan yang dibutuhkan dalam bekerja," jelas lelaki berkacamata itu.
Menurut Imran, assesment tersebut banyak melihat ke belakang. Apa-apa yang pernah dilakukan itu adalah potensi diri.
"Kadang kalau kita mengadakan job fit atau seleksi terbuka dengan bantuan pansel. Karena assesment center melihat ke belakang, pansel melihat ke depan," katanya,
"Kalau pansel itu lebih bertanya kepada apa yang akan dilakukan kalau saudara diberi jabatan ini, kalau diberi kepercayaan di situ. Ini pertanyaan ke depan. Tapi assesment pertanyaan ke belakang," jelas Imran.
Apakah usai assesment ini, ini sudah ada pergeseran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?
"Jelas, karena sudah jalan mi. Hasil dari ini (assesment) kan sudah keluar. Sambil menunggu dari KASN," jelasnya.
Terkait 13 OPD yang masih diisi pelaksana tugas, apakah bisa diisi melalui proses job fit?
"Jadi pejabat di 13 OPD yang kosong ini, bisa diisi dengan pejabat yang ada dengan cara berpindah ke situ, bisa juga dibiarkan kosong, karena memang mau dilelang," katanya.
"Tapi pejabat yang isi ke situ, kembali kosong tempatnya. Jadi samaji. Jadi jumlah yang kosong tetap 13 nanti," katanya.
Seperti diketahui, 13 OPD yang dijabat PLT yakni, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Badan yang memiliki peran penting dalam perencanaan kegiatan Pemprov Sulsel itu dijabat Andi Darmawan Bintang yang juga Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans).
Lalu, Plt Kepala Inspektorat dijabat Sulkaf S Latief yang juga Staf Ahli.
Kemudian Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hasan Ambarala yang juga Staf Ahli.
Untuk Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dijabat Sukarniaty Kondolele yang juga Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sementara, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dijabat Hasbih Nur yang juga sebagai staf ahli.
Lalu Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Hardi, Plt Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) dijabat Taufik.
Kemudian Plt Kepala Biro Administasi Pimpinan (Adpim) dijabat Arlan Razak, Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) jabat Erniwati Thamrin.
Untuk Plt Kepala Biro Hukum dan HAM dijabat Idris, Plt Kepala Biro Pemerintahan dijabat Ennywati, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Andi Bakti Haruni.
Dan untuk Plt Dirut Rumah Sakit Umum (RSU) Haji dijabat Andi Mappatoba yang juga staf ahli.
Imran mengatakan, dari 55 OPD, hanya 43 Eselon II yang mengikuti Assesment.
"55 sebenarnya jumlah eselon. Tapi ikut semua. Minggu depan kalau sudah ada keluar dari KASN. Ikut job fit tidak semua mi ini," katanya.
Eselon III Bakal Diassesment
Kepala BKD, Imran Jausi mengatakan, rencana tidak hanya eselon II yang akan mengikuti assesment tersebut.
"Tahun kemarinkan kita laksanakan untuk Eselon III. Mungkin nanti kita dorong ini adalah pejabat fungsional yang levelnya Madya," katanya.
"Karena dijenjang seperti itulah yang bisa memenuhi syarat untuk ikut lelang jabatan," katanya.
Jadi, lanjut dia, kalau ada pejabat fungsional jenjang madya, bisa nanti lelang jabatan untuk menjadi kepala OPD.
"Syarat harus seperti itu, harus dipetakan," jelasnya.