Breaking News:

Tribun Sulsel

Penjelasan Andi Sudirman Sulaiman Soal Bantuan Keuangan Rp 300 M yang Tak Diketahui DPRD Sulsel

Penjelasan Andi Sudirman Sulaiman Soal Bantuan Keuangan Rp 300 M yang Tak Diketahui DPRD Sulsel

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/FADHLY
Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan terkait bantuan keuangan daerah sekitar Rp 300 miliar yang tidak diketahui oleh DPRD Sulsel pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (29/6/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan terkait bantuan keuangan daerah sekitar Rp 300 miliar yang tidak diketahui oleh DPRD Sulsel pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (29/6/2021).

Dalam rapat paripurna terkait Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Andi Sudirman menjawab pandangan dari dua fraksi soal bantuan keuangan tersebut.

"Mengenai pertanyaan Saudara Imam Fauzan A Uskara (PPP), sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Rakhmat Kasjim (Nasdem) terkait pergeseran belanja langsung ke bantuan keuangan sebesar Rp 300 miliar," katanya.

"Dapat dijelaskan bahwa pergesan tersebut dilakukan untuk memenuhi nilai bantuan keuangan sesuai SK yang telah diterbitkan," kata Andi Sudirman.

Seperti diketahui, salah satu alasan mengapa Pemprov Sulsel mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel, karena persoalan tersebut.

Menurut Andi Sudirman, Pengalokasian Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan TA.2020 diarahkan untuk pembangunan Infrastruktur yang merupakan bentuk pelaksanaan Misi kedua dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

"Yaitu dengan mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel dengan penjelasan membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir," katanya.

"Tidak lain untuk mewujudkan pencapaian target misi kedua tersebut Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan program dan kegiatan maupun bantuan keuangan ke Keupaten/Kota untuk pembangunan Infrasturuktur dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan," jelasnya.

Dimana, kata dia, bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi dan lainnya yang berada di atas lahan Kabupaten/Kota.

Belum lama ini, Andi Sudirman Sulaiman menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberian Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota di Sulsel.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved