Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

PPDB 2021

Tepis Dugaan Pungli, Disdik Makassar Sebut Orang Tua Siswa Kurang Sabar

Disdik Kota Makassar Amelia Malik tidak menampik adanya persoalan selama proses PPDB Tahun 2021 tingkat SD/SMP.

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Suasana posko aduan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jumat (2562021) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar Amelia Malik tidak menampik adanya persoalan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021 tingkat SD/SMP.

Seperti masalah titik kordinat, khususnya masalahi NIK dan Kartu Keluarga yang berbeda.

Menurutnya, persoalan yang terjadi pada proses PPDB, karena orang tua siswa kurang bersabar.

"Kadang begini, mereka itu tidak sabar, dia merasa itu, kalau di sekolah itu tidak puas ya, langsung saja ke Disdik," ujar Amalia saat dihubungi, Senin (28/6/2021)

Sehingga Amelia membantah jika persoalan terjadi, karena adanya dugaan pungli

Apalagi menurutnya, semua pelaksanaan PPDB dilakukan melalui sistem.

"Inikan sistem yang atur, jadi semuanya kita buat sedemikian rupa. Supaya kita bisa lebih safety," katanya

"Artinya lebih transparan akuntabilitasnya sesuai asas PPDB, kalau di katakan pungli yah bagaimana caranya bisa pungli," lanjutnya

Amelia menjelaskan, semua data dari siswa pada saat pendaftaran, berasal dari Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), yang menjadi paswordnya untuk mendapatkan akun, sehingga secara otomatis akan muncul NIK.

Lanjutnya, lintang bujur rumah dan asal sekolah akan muncul. 

Hanya saja kata Amelia, ada beberapa masalah karena ada melenceng, atau KK tidak sama dengan yang di upload.

"Tetapi kita berikan solusi untuk perbaikan. Nah kalau seperti itu dikatakan ada pungli, dari mana? Tidak ada, karena semua aplikasi sudah tertanam di sistem," jelasnya

"Apalagi semua calon peserta didik kan langsung, darimana bisa dikatakan bisa pungli, kan dia sendiri yang mendaftar," sambungnya

Meskipun, pihak Disdik mengakui tidak bisa mengakomodir seluruh persoalan wali siswa, hingga ada yang merasa kecewa karena keterbatasan dari SD ke SMP.

Apalagi jumlah SD dan SMP terbatas, sehingga tidak semua keinginan wali peserta didik bisa diakomodir.

"Memang kita tidak bisa akomodir semuanya pasti ada yang kecewa apalagi sekolah kita yang SD ke SMP, sangat terbatas, sehingga kita tidak mungkin bisa mengakomodir semuanya," terangnya

Lebih lanjut, Amalia mengatakan, untuk mengatasi hal ini, pihaknya telah bekerjasama dengan sekolah swasta.

Sehingga anak - anak yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa diakomodir melalui sekolah swasta.

"Jelasnya ada 60 sekolah yang memberikan gratis sama dengan negeri. Sehinga anak-anak yang tidak tertampung sekolah negeri akan diakomodir di sekolah swasta," katanha

Meskipun nantinya masih tidak mencukupi, Pemkot Makassar berencana akan melakukan hibrydisasi pendidikan, 

"Anak-anak tidak harus sekolah di ruang kelas, tetapi bentuk outdoor, tetapi dia terdaftar di Didisdik dan dapodik," tutupnya.

Laporan tribun-timur.com, AM Ikhsan

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved