Breaking News:

Tribun Kampus

BEM Hukum Unhas Sebut Rektor UI Anti Demokrasi

Pemanggilan terhadap BEM dan DPM UI ini adalah bentuk anti demokrasi yang seharusnya tidak dirawat di dunia kampus.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Imam Wahyudi
Dokumen Pribadi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FE-UH), Taufik Hidayat. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FE-UH) turut mengkritisi tindakan Rektor Universitas Indonesia yang memanggil BEM UI karena kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo.

Melalui  postingan instagram @bemui_official, BEM UI memposting meme bergambar Pesiden Joki Widodo mengenakan mahkota dan diberi teks 'Jokowi: The King of Lip Service'.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," begitu bunyi salah satu postingan @bemui_official yang mengkritisi Joko Widodo.

Atas postingan itu, BEM UI dipanggil oleh Rektornya, Ari Kuncoro, Senin (28/6/2021).

Menanggapi hal tersebut, Presiden BEM FH UNHAS, Taufik Hidayat, sangat menyesalkan sikap birokrasi Universitas Indonesia.

Menurutnya, pimpinan UI telah mengekang kebebasan demokrasi di kampus. 

Pemanggilan terhadap BEM dan DPM UI ini adalah bentuk anti demokrasi yang seharusnya tidak dirawat di dunia kampus.

“Pemanggilan terhadap BEM UI dan DPM UI oleh Rektor ini adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan demokrasi di kampus," tegas Taufik Hidayat dalam rilis yang diterima Tribun-timur.com.

Lanjut Taufik, kampus seharusnya menjadi wadah untuk merawat sifat kritis terhadap kekuasaan.

Tindakan Rektor UI merupakan sebuah penghianatan terhadap kebebasan berpendapat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved