Menyedihkan, Banyak Anak Jadi Yatim Piatu karena Covid-19

TRIBUNTIMUR.COM - Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof. Tjandra Yoga Adiama mengatakan, pandemi Covid-19 ini tidak hanya dilihat dari sisi angka-angka statistik saja. Ada sisi manusiawi lain yang juga harus dapat perhatian, yaitu dampak langsung pada yang sakit dan keluarga, khususnya anak-anak.

"Anak-anak harus rela kehilangan Ayah atau Ibunya yang meninggal karena sakit Covid-19," kata dia dalam pesan tertulisnya, Senin (21/6/2021).

Berkaca pada kasus corona di India data 5 Juni 2021, sebanyak 3.632 anak terpaksa menjadi yatim piatu karena kedua orang tuannya meninggal akibat Covid-19.

"Kemudian 26.176 anak yang kehilangan salah satu orang tuanya karena penyakit ini. Beberapa pihak bahkan menduga angkanya lebih tinggi lagi dari itu," ujar guru besar FKUI ini.

Ia mengatakan, kebanyakan dari mereka meninggal saat peningkatan kasus dan kematian di India pada April hingga Mei 2021.

"Hal ini sebagai dampak yang amat menyedihkan akibat pandemi ini, atau “tragic legacy of India's pandemic”, yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi di negara kita yang kasusnya sedang terus meningkat," kata Prof. Tjandra.

Saat ini, dikabarkan pemerintah India menyediakan anggaran amat besar untuk kehidupan anak-anak ini.

"Anak-anak sudah kehilangan orang tuanya, jangan sampai hal seperti ini terjadi di negara kita," kata dia.

Covid-19 ini bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, dan bukan hanya tentang dampak sosial ekonomi, tetapi ini adalah masalah mendasar kemanusiaan.

"Kasus yang masih terus meningkat. Salah satu upaya adalah dengan amat memperketat lagi pembatasan sosial secara nyata. Kasus sudah meningkat beberapa kali lipat, maka kegiatan pembatasan sosial juga harus beberapa kali lipat lebih ketat lagi, tidak bisa hanya meneruskan program yang lama saja. Pengetatan secara nyata harus dilakukan agar jangan sampai terus jatuh korban secara menyedihkan. Mari kita tanggulangi COVID-19, mari kita lindungi anak-anak kita," ujar Prof. Tjandra.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat 1 dari 8 kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak. Kemudian dari total seluruh jumlah anak yang terkonfirmasi positif Covid-19, 30%-50% yang meninggal adalah balita.

"Data nasional saat ini proporsi kasus konfirmasi Covid-19 pada anak usia 0-18 ini 12,5%. Artinya 1 dari 8 konfirmasi 1 kasus itu adalah anak," kata Ketua IDAI dr Aman B Pulungan dikutip dari YouTube resmi IDAI.

Dari data anak yang terkonfirmasi positif Covid-19, sebanyak 3%-5% meninggal dunia. Data semakin mengejutkan bahwa sebanyak 50% dari anak yang meninggal adalah balita.

"Ini saya katakan betul-betul, jumlah kematiannya itu 3%-5% dan ini bervariasi setiap minggu. Dan saya sering mengatakan 50% kematian itu adalah balita. Data IDAI kasus fatality rate itu 3%-5%, jadi kita itu kematian paling banyak," katanya.

Sementara itu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat dari 5.582 kasus positif covid-19 ratusan di antaranya menyasar usia anak. Ada 655 kasus Corona pada usia 6 hingga 18 tahun. Kemudian, 244 kasus Corona ditemukan pada balita.

Sementara 4.261 kasus Corona terkonfirmasi berasal dari usia 19-59 tahun. Lalu ada 442 kasus di usia 60 tahun ke atas.

"Untuk itu, kami mengingatkan warga untuk menghindari keluar rumah membawa anak-anak," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia.

Sekolah Batal

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli mendatang. Menurut Retno, lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia, membuat pembukaan sekolah menjadi tidak aman.

"KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021," ucap Retno.

"Mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah diatas 5 persen, bahkan ada yang mencapai 17 persen. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka," tambah Retno.

Selain itu, Retno menyarankan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera menghentikan uji coba PTM terbatas di sejumlah daerah yang positivity rate-nya di atas 5 persen. Dirinya meminta agar kebijakan buka sekolah tatap muka di Indonesia tidak diseragamkan.

Misalnya, untuk daerah-daerah dengan positivity ratenya dibawah 5 persen, Retno mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes yang ketat.

"Di wilayah-wilayah kepulauan kecil yang sulit sinyal justru kami sarankan dibuka dengan ketentuan yang sama sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, PTM hanya 2 jam, siswa yang hadir hanya 25 persen dan hanya 1-2 kali seminggu," ujar Retno.

Menurutnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengutamakan hak hidup, hak sehat, dan hak pendidikan sesuai Konvensi Hak Anak.

"Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa dikejar. Kalau anaknya sudah dipinterin terus sakit dan meninggal, kan sia-sia. Apalagi angka anak Indonesia yg meninggal karena covid-19, menurut data IDAI angkanya sudah tertinggi di dunia," tutur Retno.

KPAI, kata Retno, mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan fasilitas ruang NICU dan ICU khusus covid untuk pasien usia anak. Ketiadaan ruang ICU dan NICU di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan pasien usia anak yang positif covid-19 sulit diselamatkan ketika kondisinya kritis.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menangani Covid-19 bagi ibu hamil, ibu melahirkan, balita, dan anak anak.

"Sehingga BKKBN akan menangani secara khusus terkait dengan penanganan Covid untuk ibu hamil ibu melahirkan, balita dan anak-anak," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan bahwa saat ini tingkat keterisian tempat tidur untuk perawatan Covid-19 di Rumah Sakit di sejumlah daerah mengalami peningkatan. Terdapat 87 kabupaten atau kota yang tingkat keterisiannya sudah di atas 70 persen.

"Tadi dilaporkan kepada bapak presiden bahwa terdapat 87 kabupaten kota yang fasilitas rumah sakitnya sudah di atas 70 persen di 29 provinsi," tuturnya.

Oleh karena itu dalam rapat terbatas tersebut Presiden meminta masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Presiden meminta BNPB untuk terus mensosialisasikan dan menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Arahan bapak presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M dan ini merupakan kebijakan dari BNPB," pungkasnya.(*)