Profil atau Biodata Neta S Pane Ketua Presidium IPW yang Baru Saja Dikabarkan Meninggal Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar duka datang dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dikabarkan meninggal dunia hari ini.

Netta dikabarkan meninggal dunia di RS Mitra Keluarga, Bekasi Barat, Rabu (16/6/2021) pukul 10.40 WIB.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu kerabat Netta S Pane, Yon Moeis.

“Benar (Neta S Pane meninggal dunia),” kata Yon saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Sebelum meninggal dunia, Neta juga sempat dikabarkan dirawat di rumah sakit karena positif Covid-19.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan juga menyapaikan duka cita atas berpulangnya Neta.

Edi mengenang Neta sebagai sosok pengamat yang kritis dalam rangka memajukan Polri.

“Kita kehilangan seorang pengamat kepolisian yang kritis dan banyak memberikan masukan dalam memajukan Polri yang semakin baik,” ujar Edi.

Diketahui, Neta merupakan Ketua Presidium IPW sejak tahun 2004 hingga tahun ini.

Selama menjadi Ketua Presidium IPW, Neta sosok yang kritis memberikan saran dan masukan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia RI.

Profil dan biodata Neta S Pane

1. Batak Toba 

Neta S Pane lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 1964. 

Neta berdarah Batal Toba dengan marga Pane.

Ayahnya bernama Endar Pane dan sang ibu Rumondang Siregar.  

2. Jejak karir 

Sebelum dikenal sebagai ketua Presiden Indonesia Police Watch (IPW), Neta berkarir di dunia jurnalistik. 

Dia pernah menjadi reporter Surat Kabar Harian (SKH) Merdeka di Jakarta tahun 1984. 

Karirnya di SKH Merdeka cukup cemerlang hingga membuatnya menjadi redaktur pelaksana pada tahun 1991. 

Namun, hal itu tidak berlangsung lama. 

Dia lalu menjadi redaktur pelaksana di Harian Terbit Jakarta tahun 1993 lalu menjadi redpel Koran Aksi Jakarta

Neta juga sempat menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Jakarta 2002-2004 sebelum akhirnya menjadi Ketua Presidium IPW sampai sekarang. 

3. Heboh pakai topi berlambang palu arit 

Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan hasil tangkapan layar dari sebuah artikel dan disertai dengan narasi topi yang berlambang palu arit yang dipakai oleh ketua IPW adalah logo PKI.

Dikutip dari akun Facebook yang dikelola oleh Masyarakat Anti Hoax Indonesia, foto ketua presidium IPW memakai topi berlogo PKI adalah tidak benar.

Faktanya, logo palu arit pada topi Neta S Pane menggambarkan Partai Komunis Jerman Timur bukan logo PKI dan merupakan topi replika sebagai souvenir di Checkpoint Charlie, Berlin, Jerman.

4. Kritis 

Menjadi ketua Presidium IPW membuat Neta sangat kritis menyikapi kebijakan-kebijakan di lembaga kepolisian. 

Termasuk diantaranya proses pemilihan kapolri serta langkah-langkah petinggi polri dalam menangani sejumlah masalah. 

Salah satunya, terkait penanganan LGBT di tubuh Polri. 

Neta S Pane mengapresiasi sikap Kapolri Idham Aziz yang memproses polisi LGBT di tubuh Polri.

Hanya saja, Neta menyayangkan proses kelanjutan penanganan para polisi LGBT itu tak transparan.

Neta kemudian membandingkan dengan proses penanganan prajurit TNI LGBT yang dilakukan Markas Besar TNI.

Sedangkan untuk kasus polisi LGBT, Neta hanya mendapatkan informasi Brigjen E saja yang sudah ditahan oleh Porpam Polri.

"Berkaitan dengan itu Polri juga harus segera membuka kasus kasus LGBT di institusinya, terutama mengenai Brigjen E yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu," kata Neta kepada Warta Kota, Jumat (16/10/2020).

IPW, kata Neta, mendesak Polri agar bersikap transparan dan Promoter untuk menjelaskan, benarkah Brigjen E ditahan propam berkaitan dengan kasus LGBT.

"Di awal menjadi Kapolri, Idham Azis pernah menahan belasan polisi yang diduga LGBT di Propam Polri, termasuk Brigjen E.

Sikap Idham ini patut diacungi jempol.

Sayangnya kelanjutan kasusnya 'menjadi misteri' karena tidak ada kelanjutan yang transparan," kata Neta.

Menurut Neta, sikap Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) Mayjen Burhan Dahlan yang membuka isu LGBT di lingkungan TNI, patut diapresiasi.

"Selama ini isu itu sangat tertutup dan cenderungi ditutupi."

"Namun belakangan pimpinan TNI AD mulai gelisah dengan isu ini."

"Apalagi ada kabar bahwa ada kelompok baru, yakni kelompok persatuan LGBT TNI-Polri," ujar Neta.

Di mana katanya, pimpinannya berpangkat sersan, namun ada anggotanya ada yang berpangkat letkol.

"Pimpinan Mabes AD juga sempat marah lantaran terdapat 20 kasus prajurit TNI LGBT yang dibebaskan majelis hakim pengadilan militer."

"Ke-20 TNI LGBT ini berasal dari Makassar, Bali, Medan, Jakarta," papar Neta.

Isu LGBT, katanya, tidak hanya mendera TNI, di Polri isu ini juga sempat menjadi pembicaraan hangat.

"Apalagi saat awal Jenderal Idham Azis menjabat sebagai Kapolri, ada belasan polisi LGBT yang ditahan dan diproses Propam Polri."

"Salah satu di antaranya adalah perwira tinggi berpangkat Brigjen yang pernah bertugas di Deputi SDM Polri."

"Namun baik Propam maupun Polri tidak pernah menjelaskan hal ini secara transparan," papar Neta.

Bahkan, tambah Neta, Polri terkesan sangat tertutup dengan kasus ini, sehingga sampai kini tidak diketahui nasib kasus belasan polisi LGBT tersebut.

"IPW berharap TNI Polri harus bersikap tegas dalam kasus ini."

"Sebab sejatinya prajurit yang LGBT dihindari TNI Polri, mengingat TNI Polri mengemban tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara."

"Sehingga TNI Polri sangat membutuhkan figur anggota yang benar-benar sejati," ucapnya.

Jika prajurit TNI Polri itu memiliki kebiasaan yang menyimpang, menurut Neta, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dengan baik?

"Dalam kasus LGBT di TNI misalnya, dijelaskan secara transparan bahwa 20 berkas perkara yang masuk ke peradilan militer adalah persoalan hubungan sesama jenis."

"Yakni antara prajurit dengan prajurit, ada yang melibatkan dokter yang pangkatnya perwira menengah," tutur Neta.

Ada pula yang melibatkan lulusan baru dari Akmil dan terendah prajurit dua (Prada).

"Mereka adalah korban LGBT di lembaga pendidikan."

"Pelatihnya punya perilaku menyimpang, lalu memanfaatkan kamar-kamar siswa untuk LGBT."

"Apa yang terjadi di TNI ini tentu tak boleh dibiarkan dan harus ada upaya untuk membersihkannya," tutur Neta.

Karena itu, lanjut Neta, IPW memberi apresiasi TNI AD sudah membuka hal ini secara transparan, sehingga bisa segera diatasi dengan tuntas.

"IPW juga berharap Polri bisa bersikap transparan untuk membuka persoalan LGBT di internalnya agar bisa diselesaikan."

"Terutama mengenai Brigjen E dan belasan polisi lainnya yang sempat ditahan di Propam Polri," cetus Neta.

Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Biodata Neta S Pane, Ketua Presidium IPW yang Meninggal Dunia dan Sempat Dirawat Karena Covid-19,