Politisi Demokrat Sebut Ada Potensi Kecurangan dalam Pengisian Rombel PPDB

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politisi Partai Demokrat Kota Makassar, Fatma Wahyudin memberi atensi khusus kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2021/2022.

Fatma menilai, ada potensi kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB. Khususnya dalam pengisian rombongan belajar (rombel).

"Bisa saja (ada kecurangan) kalau kita tidak mengawasi. Ada-ada saja, kita tidak tahu di PPDB ini jangan sampai ada oknum-oknum seperti itu," ucap Fatma Wahyudin saat ditemui tribun-timur.com di Kantor DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Rabu (16/6/2021) siang.

Karena itu, DPRD sebagai legislatif harus melaksanakan fungsi pengawasannya. Tiap sekolah harus dikontrol dengan baik agar tidak melakukan kecurangan.

Pihaknya meminta data masing-masing sekolah mulai dari jumlah peserta didik yang akan diterima hingga rombel yang dibutuhkan.

"Kami Komisi D mengawasi dan memantau kepala sekolah yang di kota Makassar, kami meminta datanya berapa rombel dan jumlah peserta untuk masing-masing sekolah," sebutnya.

Satu rombel untuk SD jumlahnya 28 siswa, SMP 32 siswa. Dikhawatirkan ada penambahan kuota rombel oleh oknum tertentu, ini harus diwaspadai.

"Penentuan rombel itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, jumlah kelas dan daya tampungnya. Artinya tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan dalam juknis," paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Sahruddin Said juga mewanti-wanti para operator. Jangan sampai membuat kecurangan dalam PPDB ini.

Ia bahkan mengancam akan melaporkan operator yang ketahuan melakukan kecurangan. 

"Jangan ada yang coba main-main di operator. Kemarin saya dapat ada yang berani memasukkan data fiktif," tegasnya.

Ajid-sapaannya, menceritakan, pada pelaksanaan PPDB tahun 2020 ditemukan tiga sekolah yang melakukan kecurangan. 

Pihaknya sudah melakukan teguran kepada kepala sekolah maupun operator terkait.

"Tahun kemarin masih kami kasih teguran dan kalau ini terjadi lagi pasti akan kita laporkan," ujarnya.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini berpesan agar para operator, pihak sekolah, dan masyarakat menghargai sistem yang berjalan.