Lelang Investasi Pembangunan PLTSa di TPA Antang Akhir Desember 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menjadi narasumber dan penanggap pada diskusi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

Diskusi ini diadakan oleh komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas Kemenko Perekonomian RI secara virtual, Selasa (15/6/2021). 

Danny menyebutkan kesiapan TPA Antang untuk menerima investasi PLTSa. 

Hal tersebut dapat dilihat dari isu yang paling krusial yakni kapasitas yang sudah penuh hingga mencapai ketinggian 15 meter. 

“Polusinya hingga ke pemukiman warga. Kita juga sudah punya 1.000 bank sampah yang bisa mereduksi sampah hingga 30 persen dari total produksi," ujar Danny.

"Dari hasil analisis, kami membutuhkan penambangan TPA kami dijadikan bahan ajar untuk PLTSa ini,” lanjutnya.

Danny memiliki mimpi agar pengelolaan sampah di tata dengan baik. 

Gas metan yang teratur dan sistem sanitary yang smart. 

Namun, ia meminta jika ada investor maka tiping fee yang paling rendah karena ini menjadi pertanggungjawaban APBD.

Selain itu, ia juga tak akan menghapus 1.000 bank sampah. 

“Meskipun ada teknologi nanti, Bank sampah tak akan dihapus. Karena itu yang memperkuat pengelolaan sampah nantinya. Ini sebuah moment redesain master plan persampahan yang apik," jelasnya.

Ia menginginkan, agar yang ditambang atau dibakar bukanlah sampah baru, melainkan sampah-sampah yang saat ini sudah menumpuk di TPA.

"Karena sampah baru tidak cukup volumenya, karena 66 persen sampah organik. Organik sendiri urusannya,” katanya.

Danny menarget lelang investasi akan dilakukan di akhir Desember 2021. 

Tahun 2022 sudah masuk tahap desain, di tahun 2023 percobaan operation, dan 2024 sudah full beroperasi. 

“Tadi sepakat juga teman- teman dari ITB, LIPI, teknologi dari seluruh dunia ternyata kita tepat sekali mengantisipasinya. Jadi kita sebenarnya sudah matang. Tinggal timnya saja saya bentuk. Setelah resetting baru kita persiapkan tender,” terangnya.

Ia pun mengaku sudah mendapatkan dukungan dari Kemenko Maritim dan investasi. 

"Nanti bentuknya tender investasi, bukan tender teknologi, bukan tender kontraktor, tapi tender investasi di dalamnya ada IPC," katanya.

“Jadi mereka yang desain, cari uang, dan terima beres. Kami tidak mengambil skema KPBU. Tapi kami investasi murni. Karena KPBU itu ribet, dia mewajibkan kita buat BUMD," lanjutnya.

"Kalau hukum BUMD, mengharuskan adanya saham pengendali. Saham pengendali harus 70 persen," sambungnya.

Ia mencontohkan, jika investasinya sebesar Rp 3 triliun, maka Pemkot harus siapkan Rp 2 triliun.

"Di mana uangnya pemerintah kota menyiapkan Rp 2 triliun. Tidak masuk akal," tegasnya.

Dengan alasan inilah ia memilih menggunakan investasi murni, tanpa aset pemerintah.

"Kita cuma suplai sampah saja dan sistem kerja kita yang khas yang tidak dimiliki daerah lain,” pungkasnya. 

Danny pun membuka pintu investasi sebesar-besarnya, dengan harapan agar pengelolaan sampah di Kota Makassar bisa tertata dengan baik.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, AM Ikhsan