Komisi D Minta Pemkot Makassar Uji Coba Server Sebelum Buka Pendaftaran PPDB

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar melakukan uji coba server sebelum membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D, Abdul Wahab Tahir saat memimpin rapat persiapan PPDB yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Selasa (15/6/2021) siang.

Menurutnya, uji coba tersebut dilakukan guna menghindari koneksi eror saat dibukanya penerimaan mahasiswa baik SD maupun SMP.

"Hari Kamis uji coba, besok kita ketemu dengan kepala sekolah, sorenya kita (Dinas Pendidikan, red) kita kembali rapat," tegasnya.

Masalah jaringan kerap kali menjadi kendala saat melalukan pendaftaran. Banyak calon siswa yang tidak bisa mengakses laman pendaftaran. Ini jadi catatan penting bagi provider.

"Jangan sampai ada masalah lagi, jadi ini betul-betul mau kita pastikan, apakah bagus atau tidak supaya kita segera mencari solusinya," tutur legislator Partai Golongan Karya ini.

Kepala Bidang aplikasi dan Informasi Diskominfo Makassar, Denny Hidayat menyampaikan, Diskominfo telah menyediakan enam server berkapasitas 1.200 Mbps untuk mengantisipasi jaringan eror.

"Pada saat satu akses masuk akun memasuki jalur farewall untuk masuk ke jaringan pemkot. Kita gunakan fortigen," sebutnya.

Dipastikan tidak akan terjadi kebocoran data karena sudah 39.516 kali ada upaya serangan untuk meretas server PPDB Pemkot Makassar.

"Alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi kebocoran data dan tidak akan terjadi," tegasnya.

Diketahui, jadwal pendaftaran jalur nonzonasi dijadwalkan dimulai 1-3 Juli, pengumuman 4 Juli, dan pendaftaran ulang 5-7 Juli.

Pendaftaran jalur zonasi dibuka setelah jalur nonzonasi selesai.

Saat ini, Dinas Pendidikan sudah mulai melakukan persiapan. Termasuk sosialisasi petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PPDB 2021/2022.

Untuk jalur zonasi tingkat SD disiapkan kuota sebesar 75 persen, jalur afirmasi  20 persen, jalur perpindahan tugas 5 persen.

Calon peserta didik yang berada di daerah perbatasan mendapat jatah 5 persen dari 75 persen kuota jalur zonasi.

Sementara di tingkat SMP, kuota jalur zonasi sebesar 70 persen, 20 persen jalur afirmasi, 5 persen jalur perpindahan tugas, dan 5 persen jalur prestasi.

Calon peserta didik yang berada di daerah perbatasan juga mendapat kuota sebesar 5 persen dari keseluruhan kuota jalur zonasi SMP yakni 70 persen.(*)