Breaking News:

Kasus Penyebaran Berita Hoaks

Jaksa Tuduh Petinggi KAMI Sebarkan Hoaks yang Bikin Onar, Saksi Ahli: Buktikan Dimana Keonarannya

Hal itu diungkapkan oleh Fahmi Muhammad Ahmadi, saksi ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM/IGMAN IBRAHIM
Deklarator KAMI, Anton Permana (tengah), Jumhur Hidayat (kiri), dan Syahganda Nainggolan (kanan), saat rilis pengungkapan kasus di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). 

TRIBUNTIMUR.COM - Jaksa yang menuntut pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat, diminta membuktikan keonaran yang diakibatkan oleh kicauan Jumhur Hidayat di media sosial.

Hal itu diungkapkan oleh Fahmi Muhammad Ahmadi, saksi ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Fahmi dihadirkan sebagai saksi ahli dalam lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021).

Fahmi menjelaskan keonaran dari hasil cuitan Twitter Jumhur itu harus dapat dibuktikan, jika tidak maka hanya akan menjadi asumsi belaka.

"Harus dibuktikan apakah dia mempengaruhi atau tidak. Jika tidak dibuktikan, itu hanya asumsi," terang Fahmi dalam persidangan dikutip dari Antara.

Ditemui pada kesempatan yang sama tim kuasa hukum Jumhur Hidayat, Arif Maulana, mengatakan bahwa selama sidang berlangsung jaksa belum bisa membuktikan keonaran itu diakibatkan oleh cuitan Jumhur.

"Tidak pernah jaksa mampu membuktikan (tuduhan keonaran) itu. Jadi ini hanya asumsi," kata dia.

Setelah mendengar kesaksian dari Fahmi, Hakim Ketua Agus Widodo menjadwalkan sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Kamis (17/6/2021) pekan depan.

Diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Jumhur Hidayat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Jaksa mendakwa Jumhur dengan dua pasal alternatif yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Halaman
12
Editor: Muh. Irham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved