Breaking News:

Tribun Sulsel

Kanwil Kemenkumham Sulsel Fasilitasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Fasilitasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum

Editor: Hasriyani Latif
Kemenkumham Sulsel
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selama kurun waktu 2020 terdapat 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) yang terakreditasi dan telah memberikan layanan bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto, Selasa (8/6/2021) menuturkan pada 2020 Kanwil Sulsel menerima alokasi anggaran Litigasi untuk 20 OBH sebesar Rp 2,016 miliar dengan penyerapan sebesar Rp 1,975 miliar atau 98% dari total anggaran.

Sedangkan untuk Alokasi Anggaran Nonlitigasi sebesar Rp 473,06 juta dengan penyerapan sebesar Rp 412.041.000 atau 87 % dari total anggaran.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto menyampaikan, dalam kurun waktu tahun 2020 OBH Terakreditasi telah memberikan layanan bantuan hukum Litigasi sebanyak 668 kasus dan Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebanyak 275 kegiatan. 

Atas prestasi tersebut dalam ajang Penganugrahan “Akses To Justice Aword” Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPHN di Jakarta, Kantor Kemenkumham Sulsel mendapatkan Penghargaan Terbaik I untuk Kategori Kantor Wilayah B.

"Tak hanya itu terdapat dua OBH mendapat penghargaan, yakni LBH Lipang Takalar Sebagai Terbaik I dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk kategori LBH C dan Yaayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Wajo memperoleh penghargaan Terbaik II untuk kategori LBH A," tuturnya via rilis yang diterima tribun-timur.com.

Kepala Bidang Hukum Andi Haris menambahkan di 2021 Kanwil mendapatkan alokasi anggaran litigasi sebesar Rp 1,736 miliar dan Nonlitigasi sebesar Rp 298,76 juta bagi 20 OBH yang telah terakreditasi. 

Dari Anggaran tersebut penyerapan sampai dengan 3 Juni 2021 sebesar Rp 736 jutauntuk Litigasi dan Rp 31.730.750 untuk Nonlitigasi. 

Adapun jumlah layanan yang telah diberikan sampai dengan3 Juni 2021 sebanyak 295 kasus dan 16 kegiatan. 

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum saat ini Kantor Wilayah tengah melakukan Revisi Anggaran Bantuan Hukum guna menyesuaikan dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh masing-masing LBH.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved