Irman Yasin Limpo: Korupsi Bagai Corona, Divaksin KPK Lalu Muncul Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Irman Yasin Limpo mengatakan fenomena kasus korupsi selalu saja terulang setiap tahun membuat energi masyarakat habis.

None berkelakar, korupsi bagaikan seperti virus Corona. Meski telah divaksin selalu saja muncul kembali.

Hal itu disampaikan None dalam dialog publik bertema "Korupsi Dana Bansos Covid-19, bagaimana sikap kita" yang digelar HMI Komisariat UMI di Hotel Four Points By Sheraton Jl Andi Djemma Kota Makassar, Senin (7/5/2021).

"Kenapa selalu bermasalah, setiap tahun kita disuguhi kasus energi habis. Sangat disayang kalau tiap tahun muncul," katanya.

"Tapi kalau tiap tahun terjadi, ini seperti Corona. Divaksin KPK, enam bulan kemudian muncul lagi. Ini tidak sehat. Harusnya jadi pengingat pemerintahan," sambungnya.

None tampil sebagai pembicara dari latar belakang pensiunan birokrat Pemprov Sulsel.

Ia menyayangkan adanya fenomena korupsi bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya tindakan seperti itu sangat keterlaluan. Sebab banyak masyarakat meninggal dunia karena Covid-19, namun di sisi lain rupanya ada pula orang yang menikmati hidup nyaman karena Covid-19.

"Saya sayangkan, ini pandemi, kalau aparatur melakukan tindakan tidak terpuji, ini keterlaluan. Banyak orang mati karena Covid-19, ini ada orang hidup nyaman karena Covid-19. Saya saja 20 hari diisolasi karena Covid-19, terus ternyata ada yang memotong bantuan," tuturnya.

Ia menilai ada tumpang tindih kewenangan dalam pendataan bantuan sosial, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Sebaiknya, kata dia, pendataan masyarakat penerima bantuan sosial di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten 

"Kalau bantuan sosial sebaiknya di kabupaten saja jangan provinsi. Provinsi tidak punya rakyat. 
Pemerintah kabupatenbupaten hampir semula layanan," katanya.

Bahkan, None menilai sebaiknya pemerintah sebaiknya rutin melakukan rapat mutakhir rutin 6 bulan. "Itu Jauh lebih murah dibanding acara seremonial," katanya.

None juga menilai, adanya tugas-tugas pemerintahan dan eksekutif yang tidak teratur.

Ia menilai, legislatif ikut operasional memalukan bagi aparat pemerintahan. Ia menekankan, struktur teknis ada di eksekutif, dan pengawasan di legislatif.