Tribun Makassar
Danny Pomanto Resmikan Satgas Covid Hunter, Siapkan 1.071 Petugas
Wali Kota Makassar Danny Pomanto Resmikan Satgas Covid Hunter, Siapkan 1.071 Petugas
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto resmi melaunching Satgas Covid Hunter di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (4/6/2021).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh kajari Makassar, dandim Makassar, kapolrestabes Makassar, serta ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar.
"Atas izin Allah Covid Hunter Kota Makassar, satgas pemburu Covid-19 yang melaksanakan, saya nyatakan mulai bertugas hari ini," ujar Danny saat meresmikan.
Satgas Covid Hunter bakal bertugas di 153 kelurahan.
Ia merinci, ada 7 orang yang bertugas di setiap kelurahan, 2 nakes, 2 dokter, sisanya dari unsur 1 TNI, 2 polisi, dan 2 Satpol PP. Total ada 1.071 petugas.
Danny menjelaskan, Covid Hunter akan mendatangi langsung rumah warga yang terkonfirmasi positif, bahkan dinyatakan suspect.
Rumah warga yang bersangkutan bakal diberi tanda semacam garis polisi, namun bertuliskan tim Makassar Recover.
"Sebelum dites dan hasil tesnya jelas, maka garis itu tidak bisa dikasih keluar," jelasnya.
Selain rumah, tempat kerja dan tempat nongkrong orang bersangkutan juga akan ditracing.
"Jika misalnya dia berkumpul di warung kopi, maka orang-orang di warung kopi itu juga akan diperiksa," jelasnya.
"Mobilnya disiapkan untuk Covid 19 Hunter. Kalau ada ditemukan orang sudah bergejala berat, suka tidak suka akan diangkut dengan mobil," lanjutnya.
Pemkot menilai tracing atau penelurusan kontak erat pasien Covid-19 saat ini hanya dipusatkan di puskesmas.
Hal ini dianggap sulit untuk meningkatkan kapasitas tracing dan treatment.
"Ini dilakukan karena kita ingin mencapai tracing 1.000 setiap hari. Yang sudah tersedia 400 ribu antigen, disiapkan 200 ribu untuk anak sekolah dan 200 ribu untuk Covid-19 Hunter. Tapi tergantung fluktuasi jumlah kasus," katanya.
Tujuan lainnya, agar tanggung jawab pencegahan Covid-19 bukan hanya pada pemerintah tapi juga pada rumah tangga, tempat kerja dan tempat usaha.