Breaking News:

Tribun Sulbar

Pemprov Sulbar Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keluangan (BPK)

Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
Pemprov Sulbar
Rapat paripurna istimewah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD 2020 di kantor sementara DPRD Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, dihadiri Gubernur Sulbar, Ketua, unsur pimpinan dan para anggota DPRD Sulbar, Senin (3152020) sore. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keluangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Predikat opini WTP tersebut merupakan yang ketujuh kalinya diraih oleh Pemprov Sulbar secara berturut-tutur atau sejak tahun 2014 hingga 2020.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD 2020 di kantor sementara DPRD Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (31/5/2020) sore.

Gubernur Ali Baal Masdar mengatakan, hal itu merupakan hasil kerja keras semua pihak, utamanya terutama dukungan dan perhatian para pimpinan dan  anggota DPRD Sulbar sebagai representase rakyat.

Alhamdulillah, LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2020 yang diserahkan pada hari ini dengan opini WTP merupakan harapan kita, dan merupakan yang ketujuh kalinya yang diperoleh secara berturut-turut oleh Pemprov Sulbar, sebut mantan Bupati Polman dua periode itu.

"WTP yang ketujuh kalinya ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Capaian ini harus menjadi penyemangat untuk tetap kerja keras agar lebih baik dari ini,"kata Ali Baal Masdar.

Ali Baal berharap kerjasama antara Pemprov Sulbar dan BPK Perwakilan Sulbar terus terbangun dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan keuangan negara/daerah lebih baik.

"Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan, akan membuat organiasi pemerintahan semakin baik dan maju,"tuturnya.

Dia menekankan, untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang kuat.

"Dalam hal pengelolaan anggaran, setiap nilai rupiah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, didasari prinsip efisien dan efektif, dan manfaatnya harus jelas untuk kepentingan rakyat,"tuturnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved