Breaking News:

Tribun Bulukumba

Banyak Aduan, Pendamping BPNT di Bulukumba Bakal Dievaluasi

Koordinator Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Ahmad Karyadi Wahid bakal melakukan evaluasi

Penulis: Firki Arisandi | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/FIRKI
Ahmad Karyadi Wahid 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Koordinator Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Ahmad Karyadi Wahid bakal melakukan evaluasi terhadap pendamping BPNT.

Evaluasi dilakukan karena merespon banyaknya aduan yang masuk terkait penyaluran bantuan ini.

Itu disampaikan Ahmad Karyadi Wahid saat ditemui awak media, Selasa (1/6/2021).

"InsyaAllah dalam waktu dekat saya akan panggil semua pendamping untuk dilakukan evaluasi," kata Karya.

Evaluasi dilakukan termasuk karena adanya tuntutan demonstran, yang dilakukan Senin (31/5/2021) kemarin.

Salah satunya terkait dengan kualitas bahan pangan yang disalurkan.

Termasuk juga mekanisme pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

"Sesuai yang terjadi di Kecamatan Herlang ternyata tidak sesuai yang disampaikan (pendemo), saya sudah koordinasi dengan pemerintah setempat. Karena awalnya kan ditahan penyalurannya oleh mahasiswa," jelas Karya.

"Setelah itu saya konfirmasi pemerintah setempat, panggil aparat hukum untuk melihat kualitas, dan ternyata tidak ada masalah. Dan masyarakat juga menerima itu," tambahnya.

Namun meski demikian, evaluasi tambah dia tetap perlu untuk dilakukan.

Sekadar diketahui, sebelumnya, Dinas Sosial, Bank Mandiri, hingga Kantor DPRD Bulukumba, digeruduk oleh massa.

Pasalnya, proses pendistribusian bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut, dinilai tidak sesuai dengan aturan. 

Itu salah satunya diungkapkan oleh Yurdinawan, Jenderal Lapangan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bulukumba, Senin (31/5/2021) kemarin.

Ia menuding praktek semacam ini sudah berlangsung lama di Bulukumba.

Bahkan sudah mulai sejak dipimpin oleh koordinator daerah BPNT sebelumnya. 

Bahkan, dia menuding bahwa perekrutan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pun bermasalah.

"Ini sudah berlangsung lama, kapan ada yang berteriak mereka akan diganti. Mereka mendapat ancaman dari TKSK sendiri," jelasnya.

Tak hanya pengangkatan atau penunjukan TKSK yang dianggap bermasalah, Dinas Sosial Bulukumba juga dituding tidak memahami petunjuk teknis (juknis) tentang TKSK.

Seperti yang tercantum dalam Permensos 28 tahun 2018 BAB III bagian kesatu pasal 9.

"Itu sudah jelas, batas usianya pendaftar TKSK hanya 25 tahun sampai dengan usia 35 tahun. Sementara batas usia di Kecamatan Herlang itu sudah tidak bersyarat menjadi TKSK, lalu mengapa Dinsos Bulukumba meloloskan itu ke Kementerian Sosial," jelasnya. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved