Tribun Luwu Timur
Pemkab Luwu Timur Raih Opini WTP ke-9 Kalinya
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 Kalinya
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dengan demikian, Luwu Timur sudah memperoleh predikat WTP yang ke-9 kalinya.
Sebelumnya, Pemkab Luwu Timur sudah meraih WTP tahun 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.
WTP disematkan ke Luwu Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.
Penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2020 Pemkab Luwu Timur oleh BPK RI Perwakilan Sulsel secara virtual di Mess Pemda Kompleks Bougenville, Pengayoman Makassar, pada Jumat (28/5/2021).
Hadir Bupati Luwu Timur, Budiman, Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM dan Sekertaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Bahri Suli.
Bupati Luwu Timur, Budiman bersyukur Luwu Timur kembali memperoleh predikat WTP dalam LKPD 2020.
"Alhamdulillah, Opini WTP kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang ke 9 kalinya," kata Budiman kepada TribunLutim.com, Minggu (30/5/2021).
"Opini WTP LKPD tahun anggaran 2020, suatu prestasi yang patut dibanggakan," ujar suami Sufriati ini.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP, tak terlepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini.
Dimana pimpinan dan anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting, dan regulasi dengan baik.
"Dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien," jelasnya.
Namun demikian, pemberian predikat WTP tidak berarti sudah tidak ada permasalahan atas pengelolaan laporan keuangan daerah.
"Tentunya masih ada rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti baik yang tertuang dalam rencana aksi," ujarnya.
Penyerahan LKPD hari itu, diikuti 12 kabupaten se Sulsel masing-masing Kabupaten Luwu Timur, Gowa, Jeneponto, Pangkep, Tana Toraja, Toraja Utara, Soppeng, Wajo, Bantaeng, Sidrap, Sinjai dan Enrekang.
Ketua BPK RI perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.(*)
