Data Penerima Bantuan Rumah Rusak Diprotes Korban Gempa di Mamuju, Keluar Tanpa Verifikasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Data penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulbar menuai sorotan dari masyarakat.

Data penerima sebanyak 9.719 disebut tidak melalui proses assesment.

Banyak rumah rusak dengan skala ringan malah masuk dalam data penerima rusak berat, begitu sebaliknya.

Bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa bumi yang melanda Mamuju, Majene dan Mamasa pada 15 Januari 2021 lalu.

Kabupaten Mamuju menerima sebesar Rp 209. 535.000.000, dengan total penerima 9.719 kepala keluarga (KK).

Untuk penerima kategori rusak berat sebanyak 1.501 unit Rp 75.050.000.000.

Kemudian kategori rusak sedang 3.487 unit Rp 87.175.000.000 dan rusak ringan 4,731 unit Rp 47.310.000.000,-.

Warga Dayanginna Selatan, Kelurahan Dayanginna, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Zainuddin, menyesalkan karena pemerintah tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebelum mengusulkan data ke pemerintah pusat.

"Contoh rumah saya rusak berat. Bisa dibilang hancur tapi tidak masuk dalam data penerima bantuan rumah rusak akibat gempa bumi,"katanya.

Zainuddin mengaku hanya ada satu warga Dayanginna Selatan yang masuk dalam daftar penerima bantuan rumah rusak akibat gempa bumi.

Sementara warga Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju, Muliadi,mengaku kecewa terhadap pemerintah yang mengeluarkan data penerima bantuan sebelum melakukan assesment lapangan.

"Rumah saya menurut pengamatan kepala lingkungan seharusnya masuk kategori rusak sedang. Tapi setelah data keluar malah berubah menjadi rusak ringan, ini akibat dinas terkait tidak pernah melakukan verifikasi serius di lapangan atas data yang disetor dari kelurahan/desa,"ujar Muliadi.

Muliadi juga menyesalkan banyaknya data penerima bantuan dari kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.

Sementara wilayah yang terdampak gempa hanya lima kecamatan, yakni Kalukku, Mamuju, Simboro, Tapalang dan Tapalang.

"Coba bayangkan pak, betapa kacaunya data pemerintah kalau seperti ini. Dalam kota saja masih banyak warga yang rumahnya hampir rata dengan tanah, kemudian beberapa terpaksa merobohkan alasan keamanan, tapi malah tidak masuk dalam data penerima bantuan,"pungkasnya.