Tim Penanganan Stunting Sulbar Lakukan Uji Petik di Lima Kabupaten

Ia menambahkan, Dinas Kominfo  yang memiliki peran sebagai Wali Data Statistik Sektoral menilai penting adanya integrasi Satu Data Indonesia dalam setiap penyelenggaraan  statistik sektoral termasuk data prevalensi stunting dengan posisi Dinas kesehatan sebagai produsen data.

“Yah, semua harus dimulai dari data. Bagaimana kita bisa melakukan intervensi terhadap kasus stunting jika kita tidak memiliki data, ataupun kemudian data tersedia tapi tidak akurat, lebih bahaya ini,"terangnya.

Idealnya, menurut Imelda, adalah merencakan pembangunan dengan data tapi lebih baik tidak melakukan perencanaan dan keputusan penentuan kebijakan  jika datanya tidak akurat  karena nantinya akan lebih tersesat.

"Nah, dari uji petik ini kita sudah bisa menilai bahwa ada kekeliriuan dalam pengukuran yang dilakukan di lapangan terhadap balita. Yah penyebabnya macam-macam. Mulai dari alat yang tidak sesuai prosedur hingga SDM yang melaksanakannya,"pungkasnya.

"Bayangkan jika yang melakukan pengukuran terhadap balita adalah Kader. Syukur-syukur kalau kader pernah dilatih. kalau tidak, artinya data balita yang telah diukur ini perlu divalidasi kembali oleh tenaga ahli. Kemunginan hasil validasi hanya dua , yakni angka prevalensi berkurang atau malah semakin bertambah,"sambungnya.

Diketahui, Sulbar saat ini masih berada diurutan kedua nasional dengan prevalensi stunting tertinggi.

"Kita terus berupaya melaksanakan intervensi penurunan stunting untuk mewujudkan Sulbar yang malaqbiq,"tutur Imelda. (tribun-timur.com)