Tim Penanganan Stunting Sulbar Lakukan Uji Petik di Lima Kabupaten

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Tim koordinasi percepatan penanganan stunting Provinsi Sulbar melakukan uji petik di lima kabupaten.

Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur nomor 188.4/73/Sulbar/II/2021.

Tim tersebut beranggotakan dari lintas sektor yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Disdikbud, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, DP3AP2KB, Dinsos, Diskominfo dan beberapa dinas teknis lainnya.

Selama lima hari, terhitung sejak 18 Mei 2021 tim tersebut mengungjungi lokus penanganan stunting yang terdapat di lima kabupaten.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sulbar, Andi Alma Aliuddin, selaku koordinator tim mengatakan, lokus stunting yang dikunjungi, ditentukan oleh pemerintah kabupaten untuk dilaksanakan uji petik.

"Tahun ini hanya ada lima kabupaten yang akan kita nilai terkait dengan kinerja mereka dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi penanganan stunting. Minus kabupaten Pasangkayu yang rencananya tahun depan"kata Andi Alma dikutip dalam rilis yang diterima tribun-timur.com, Jumat (21/5/2021).

Dia menjelaskan, tim koordinasi percepatan penanganan stunting datang untuk melihat langsung giat dan kiat Pemkab bersama Pemdes dalam menyelesaikan persoalan stunting ini.

Andi Alma menambahkan, tim akan menentukan Pemkab terbaik dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi intervensi penurunan stunting.

"Terdapat delapan aksi integrasi dalam penurunan stunting.  Aksi satu hingga empat sudahmenjadi poin penilaian tahun 2020. Tahun 2021 ini kita fokus pada aksi lima sampai aksi delapan,"tuturnya.

Setelah uji petik, lanjut Andi Alma, masih ada rangkaian penilaian yang akan dilakukan oleh tim.

"Semuanya akan dikolaborasikan untuk menenetukan Pemkab terbaik dalam mengintervensi kasus stunting di wilayah mereka,"tambahnya

Sementara itu, kepala bidang TIK Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Sulbar, Imelda Adhiyanti, menerangkan, keterlibatan Dinas Kominfo dalam tim koordinasi karena penanganan stunting harus dikerjakan secara massif dan kolaboratif agar apa yang ditargetkan dapat tercapai

"Tim ini tak lain adalah untuk menelaah kekuatan Pemkab dalam melaksanakan aksi enam dan tujuh konvergensi penurunan stunting,"katanya.

Jika disimak, lanjut Imelda, maka aksi enam yakni sistem manajemen data berhubungan dengan  indikator seperti  daftar data yang diprioritaskan perbaikannya serta rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil assessment.

"Selanjutnya kalau kita telusuri aksi tujuh yakni Pengukuran dan Publikasi Data Stunting maka indikatornya itu berupa  analisis hasil pengukuran data stunting dan publikasi hasil analisis data stunting.  Jadi,masing-masing indikator ini ada targetnya dan semuanya kita nilai sesuai standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI,"terang Imelda.

Ia menambahkan, Dinas Kominfo  yang memiliki peran sebagai Wali Data Statistik Sektoral menilai penting adanya integrasi Satu Data Indonesia dalam setiap penyelenggaraan  statistik sektoral termasuk data prevalensi stunting dengan posisi Dinas kesehatan sebagai produsen data.

“Yah, semua harus dimulai dari data. Bagaimana kita bisa melakukan intervensi terhadap kasus stunting jika kita tidak memiliki data, ataupun kemudian data tersedia tapi tidak akurat, lebih bahaya ini,"terangnya.

Idealnya, menurut Imelda, adalah merencakan pembangunan dengan data tapi lebih baik tidak melakukan perencanaan dan keputusan penentuan kebijakan  jika datanya tidak akurat  karena nantinya akan lebih tersesat.

"Nah, dari uji petik ini kita sudah bisa menilai bahwa ada kekeliriuan dalam pengukuran yang dilakukan di lapangan terhadap balita. Yah penyebabnya macam-macam. Mulai dari alat yang tidak sesuai prosedur hingga SDM yang melaksanakannya,"pungkasnya.

"Bayangkan jika yang melakukan pengukuran terhadap balita adalah Kader. Syukur-syukur kalau kader pernah dilatih. kalau tidak, artinya data balita yang telah diukur ini perlu divalidasi kembali oleh tenaga ahli. Kemunginan hasil validasi hanya dua , yakni angka prevalensi berkurang atau malah semakin bertambah,"sambungnya.

Diketahui, Sulbar saat ini masih berada diurutan kedua nasional dengan prevalensi stunting tertinggi.

"Kita terus berupaya melaksanakan intervensi penurunan stunting untuk mewujudkan Sulbar yang malaqbiq,"tutur Imelda. (tribun-timur.com)