Breaking News:

Tribun Luwu

Pemkab Luwu Raih WTP ke 6, Begini Respon Basmin Mattayang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.

ist
Pemkab Luwu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan, Jumat (21/5/2021) 

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.

Opini ini merupakan yang keenam berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

Predikat tersebut diperoleh pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 melalui virtual meeting atau video vonverence, Jumat (21/5/2021).

"Kami memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Luwu, yang merupakan penghargaan keenam sejak RKPD tahun 2015," ujar Wahyu Priono dalam sambutannya.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel ini juga menyampaikan bahwa predikat opini WTP idealnya diikuti dengan pencapaian kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Dimana setiap kegiatan dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Luwu, Basmin Mattayang mengikuti kegiatan ini di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Jalan Poros Palopo-Makassar, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara.

Bersama Wakil Ketua II DPRD Luwu Zulkifli, Sekda Sulaiman, Inspektur Andi Palanggi, dan Kepala DPKAD M Arsal Arsyad.

"Alhamdulillah kita dapat mempertahankan predikat opini WTP yang keenam ini sejak tahun 2015. Tentu kita berharap tak hanya dipertahankan namun juga ditingkatkan lagi," kata Basmin.

Orang nomor satu di Bumi Sawerigading menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kerja sama semua unsur terkait.

"Terutama kepala DPKD beserta jajarannya serta atas bimbingan pak Sekda dan kepala Inspektorat sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud," tuturnya.

Dikutip dari bpk.go.id, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria.

Yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Adapun opini WTP atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
‚Äč

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved