Ada Laporan Pungli di Disdik Makassar, Dimintai Rp 2 Juta untuk Tanda Tangan, Danny Serius Resetting

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar tak sedap berhembus dari Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hari Pertama Kerja Usai Lebaran.

Disebutkan ada pungutan liar atau pungli di kantor Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Makassar.

Ada laporan warga, terdapat oknum yang meminta pembayaran Rp2 juta kepada masyarakat di Disdik Makassar saat meminta tanda tangan.

Untuk menindaklanjuti keluhan itu, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Disdik Kota Makassar di Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Senin (17/5/2021).

"Bukan temuan tapi laporan yang saya dapat bahwa setiap tanda tangan (TTD) itu harus bayar Rp 2 juta," kata Danny.

"Tadi saya coba sidak ( Disdik Makassar) ternyata saya tidak temui," ujar Danny kepada tribun-timur.com.

Namun ia tidak mengetahui siapa oknum yang dimaksud.

Apalagi keluhan hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp (WA).

"Keluhan orang yang WA ke saya cuma bilang, pak apakah benar setiap tanda tangan harus bayar? Saya tanya bayar berapa, dia bilang sekitar Rp2 juta," jelasnya.

Kata Danny, dari laporan yang ia terima tanda tangan yang dibebankan biaya terkait pengurusan apapun.

"Apa saja yang perlu tanda tangan, baik kepsek, guru, atau kontraktor. Sehingga saya ambil tindakan semua pakai virtual saja termasuk tanda tangan," katanya.

"Karena ini kepsek sama guru yang mengeluh, katanya harus bayar Rp2 juta sekali tanda tangan, termasuk kontraktor juga," lanjutnya.

Lakukan Resetting

Danny pun menegaskan, jika hal seperti inilah yang menjadi alasannya untuk melakukan resetting di Pemeritahan Kota (Pemkot).

"Resetting pemerintahan total Salah satu dievaluasi total itu Disdik," katanya

Lebih lanjut, Danny mengatakan praktik seperti ini sudah berjalan lama di Disdik.

Menurutnya, sejak dia tidak lagi menjabat sebagai Walikota Makassar.

"Sudah lama sebelum saya dilantik. Termasuk (jual beli foto saya) makanya saya bilang itu foto lama, karena saya belum pernah foto baru," terangnya.

"Tapi saya baru dapat laporan itu akhir-akhir ini. Menjelang dilantik itu laporan sudah masuk," sambungnya.

Ia membeberkan, selain Disdik, ada OPD lain yang menjadi perhatian khusus.

"Inilah resetting harus total. Ada dinsos, PTSP, Bapenda itu semua dapat banyak keluhan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Makassar berencana melakukan penggeseran pejabat eselon II atau Job Fit pekan depan, tepatnya 19 Mei - 20 Mei 2021.

Hal ini tertuang dalam surat perintah Wali Kota Makassar nomor 800/3022/BKPSDM/V/2021 pertanggal 11 Mei 2021.

Dimana, dari 24 nama yang diusulkan ke Kemendagri, ada lima yang dipastikan tidak bakal lolos berkas.

Adapun alasannya yaitu, karena ada yang sudah pensiun dan ada diberhentikan dari jabatannya.

Yaitu, mantan Asisten I Pemkot Makassar, Muh Sabri karena kasusnya terkait penyalahgunaan narkoba sedang berjalan di Polrestabes Makassar.

Sementara, untuk mantan Kepala BPBD Makassar M Rusli, dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar Mukhtar Tahir, yang sudah diberhentikan oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto.

Keduanya resmi menyandang status sebaga pejabat nonaktif permanen setelah diperiksa Inspektorat. 

Sementara ada dua pejabat yang sudah memasuki masa pensiun, yaitu Staf Ahli I Taufik Rahman dan Kepala Dinas Pertanahan Manai Shopian.

Sehingga hanya 19 pejabat yang bakal digeser pekan depan. 

Yakni, Asisten II Makassar Sittiara Kinang, Kepala Bapenda Irwan Adnan, Kepala Balitbangda Nielma Palamba, Kepala Bappeda Andi Hadijah Iriani, Kepala Disdukcapil Aryati Puspasari Abady.

Kemudian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sri Susilawati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Irwan Bangsawan, Kepala Diskominfo Ismail Hajiali, Kadis Koperasi Evi Aprialti, Kadis Pariwisata Rusmayani Madjid, Kadis PPPA Andi Tenri.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Hendra, Kepala DPM-PTSP Andi Bukti Djufri, Kepala Dinas Perdagangan Andi Muhammad Yasir, Kepala Dinas Perhubungan Mario Said.

Kepala Dinas Perpustakaan Andi Siswanta Attas. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Fathur Rahim, Kepala Inspektorat Zainal Ibrahim, dan Kepala Satpol PP Iman Hud. 

Laporan tribuntimur.com,M Ikhsan