Minggu Depan Job Fit Penjabat Eselon II Pemkot Digelar, Imran Jauzi: Saya Diminta Jadi Pansel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan (BKD Sulsel), Imran Jauzi menjadi salah satu Panitia Seleksi (Pansel).

"Ia saya diminta Pemkot Makassar untuk jadi pansel," kata Imran via pesan WhatsApp, Selasa (11/5/2021).

Menurutnya, Job Fit pejabat eselon II Pemkot akan digelar usai Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah.

"Rencana minggu depan," ujarnya.

Ada lima orang yang dipercayakan menjadi Pansel.

Selain dirinya ada empat nama lainnya yakni Yusran Yusuf, Aminuddin Ilmar, Sekkot Makassar Muhammad Ansar dan Maqbul Halim.

"Prof Yusan menjadi ketua pansel," katanya.

Sebelumnya, Plt Kepala BKPSDM Makassar, Siswanta Attas mengatakan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menyetujui usulan job fit Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, secara tertulis.

Namun dari 24 nama yang diusulkan hanya 22 yang diterima untuk melakukan Job Fit.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Siswanta Attas.

"Sesuai dengan usulan ada dua yang dia tolak, ditolak itu yang sudah mau pensiun, yaitu Manai Sofyan (Kepala Pertanahan) itu ditolak, untuk apa dia ikut sedangkan di Juli dia sudah pensiun, jadi dia ditolak," ujar Siswanta, Senin (10/5/2021).

"Taufik Rahman Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) dia sudah pensiun, jadi dua yang tidak bisa ikut, jadi nanti  yang ikut job fit itu 22, itu yang dapat izin," lanjutnya.

Namun Siswanta mengatakan, jika mantan Kadis Pariwisata, Rusmayani Madjid masih memungkinkan ikut.

"Bu Maya kemungkinan, dia kan cuma diberhentikan sementara belum ada hasil keputusannya. Jadi bisa ikut," jelasnya.

Diketahui, Rusmayani diberhentikan oleh mantan Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin terkait gagalnya pencairan dana hibah pariwisata.

Sementara, untuk mantan Kepala BPBD Makassar M Rusli, dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar Mukhtar Tahir, yang sudah diberhentikan oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto.

"Dinsos kan sudah rapat tindak lanjut. Kalau hasil rapat tindak lanjutnya di-nonjob kan, yah tidak bisa ikut juga," terangnya