Breaking News:

Larangan Mudik Sulsel

Syahbandar Maccini Baji Pangkep Dirikan Posko Pengamanan

Menindak lanjuti adanya larangan mudik dari pemerintah pusat, Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas ll atau Syahbandar Maccini Baji, Kabupaten Pangkep

TRIBUN-TIMUR.COM/NURUL HIDAYAH
Suasana posko pengamanan pelabuhan Maccini Baji, Jumat (7/5/2021) 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP - Menindak lanjuti adanya larangan mudik dari pemerintah pusat, Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas ll atau Syahbandar Maccini Baji, Kabupaten Pangkep, Sulsel, mendirikan Posko pengamanan.

Posko pengamanan tersebut didirikan di Pelabuhan Maccini Baji, Kabupaten Pangkep, Sulsel.

Sebanyak 30 personil gabungan berjaga di posko pengamanan yang telah mulai beroperasi sejak Kamis (6/5/21).

Personil gabungan terdiri dari Syahbandar, TNI, kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

30 personil gabungan tersebut bergantian berjaga selama 24 jam untuk menghindari adanya pemudik yang menyelinap ke Pelabuhan.

Dari pantauan tribunmaros.com dari pos penyekatan Pelabuhan Maccini Baji terlihat puluhan aparat telah berjaga dan memantau kapal yang bersadar dan membawa penumpang.

Kepada awak media, Kepala Syahbandar Maccini Baji, Capt Ramlah mengatakan ada beberapa golongan masyarakat yang masih di perbolehkan melakukan perjalanan laut.

"Yang masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan adalah pekerja yang akan melakukan perjalanan dinas, ibu hamil atau yang memiliki kepentingan persalinan, orang yang bekerja atau sedang menjalankan dinas, kunjungan keluarga sakit dan kunjungan duka, sesuai dengan UU No 13 tentang pelarangan mudik."

Selain itu, masyarakat pangkep yang tinggal di pulau terpencil dan hanya bisa mendapatkan kebutuhan pokok di pusat kota, masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan.

Capt Ramlah juga mengatakan, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan laut harus menyiapkan dokumen perjalanan.

"Jadi bagi masyarakat pulau yang ingin ke kota atau sebaliknya harus menunjukkan surat keterangan dari lurah dan kecamatan," ucap Ramlah

Masyarakat yang memiliki kelengkapan dokumen, akan dipersilahkan melintas.

Sementara yang tidak memiliki dokumen perjalanan, maka akan diminta untuk memutar balik kapalnya atau akan dilakukan rapid antigen dan genose.

Posko pengamanan ini akan beroperasi selama aturan pelarangan mudik berjalan yakni pada tanggal 6-17 Mei mendatang.

Diharapkan agar seluruh masyarakat dapat mematuhi larangan mudik ini, agar rantai penularan Covid-19 bisa dihentikan. (*)

Penulis: Nurul Hidayah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved