Polemik TGUPP, Legislator Nasdem Mizar Roem: Beri Kesempatan Sudirman Evaluasi

Sebelumnya diberitakan, usulan pembubaran TGUPP mengemuka dalam rapat finalisasi pembahas laporan keterangan pertanggungjawaban (pansus LKPJ) Gubernur Sulsel.

Usulan pembubaran TGUPP itu dikemukakan oleh anggota tim perumus dari Fraksi Partai Golkar Rahman Pina.

Rahman Pina menilai TGUPP sudah tidak efektif lagi.

"Saya mengusulkan agar TGUPP dibubarkan," kata Rahman Pina saat dikonfirmasi tribun-timur.com seusai rapat, Rabu (28/4/2021).

Bahkan, Rahman Pina mengatakan, TGUPP cenderung seakan akan menjadi lembaga baru yang kemudian tumpang tindih dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

"Ini baru diusulkan di rapat LKPJ, belum menjadi putusan. Ini juga sesuai rekomendasi Korsupgah KPK," ujar Rahman Pina.

Belakangan pimpinan DPRD Sulsel menindaklanjuti usulan pembubaran TGUPP bentukan Nurdin Abdullah menjadi rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020.

DPRD Sulsel merekomendasikan TGUPP dievaluasi kembali oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bukan merekomendasikan pembubaran.

DPRD Sulsel menilai, TGUPP maupun staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tidak berjalan efektif membantu pendampingan kebijakan strategis.

"Awalnya dibentuk untuk melakukan pendampingan terhadap kebijakan strategis, ternyata tidak berjalan efek," demikian bunyi rekomendasi DPRD Sulsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif, Jumat (30/4/2021).

DPRD Sulsel menilai sinkronisasi prioritas khususnya infrastruktur tidak sesuai dengan ekspektasi publik.

Selain itu DRPD Sulsel juga menyampaikan, kinerja yang kurang efektif juga terjadi di semua organisasi perangkat daerah.

Padahal alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar bagi TGUPP dan staff khusus Gubernur dan Wagub Sulsel.

"Atas pertimbangan efektivitas kelembagaan, direkomendasikan agar TGUPP dan staff khusus untuk dievaluasi kembali," kata Syahar membaca rekomendasi DPRD Sulsel.

DPRD Sulsel meminta Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk memaksimalkan peran-peran staf ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95