Breaking News:

Tribun Maros

Naikkan Tarif Parkir Bandara, KRM Nilai Angkasa Pura Tak Hargai Pemkab dan DPRD Maros

pengelola bandara Sultan Hasanuddin itu sama sekali tidak menghargai kelembagaan DPRD Maros, dan Pemerintah Kabupaten

Ansar/tribunmaros.com
ILUSTRASI: Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin memperketat pengawasan dan pemeriksaan kendaraan pascaperitiwa bom bunuh diri di tiga Gereja di Surabaya,, Minggu (13/5/2018). 

TRIBUNMAROS.COM, MANDAI - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Maros (KRM) mendesak DPRD Maros, memanggil pihak Angkasa Pura (AP) 1 untuk mempertanggung jawabkan kebijakan kenaikan tarif parkir yang dinilai merugikan pengguna jasa bandara. 

Koordinator KRM, Arialdi Kamal mengatakan, pihak pengelola bandara Sultan Hasanuddin itu sama sekali tidak menghargai kelembagaan DPRD Maros, dan Pemerintah Kabupaten atas kebijakan kenaikan tarif parkir itu. 

"Dasar mereka memungut parkir jelas karena Perda. Tapi kenapa saat dinaikkan, mereka bertindak sepihak, tidak pernah disampaikan ke DPRD dan Pemerintah. Makanya sangat jelas kalau AP ini tidak menghargai," ujar Arialdi, Kamis (22/4/2021).

Apalagi, kata mantan ketua PP HPPMI Maros, AP 1 juga telah memanfaatkan situasi Covid untuk menurunkan penyetoran pajak parkir mereka ke Pemkab Maros dari 30 ke 20 persen. 

Namun di sisi lain, AP1 malah menaikkan tarif parkir ke pengguna jasa secara sepihak. 

Penurunan penyetoran pajak ke Pemkab Maros, menurutnya tidak sesuai dengan aturan.

Sehingga membuat Pemkab Maros kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan juta rupiah perbulannya. 

"Pemkab Maros jelas kehilangan potensi pendapatan karena penurunan penyetoran pajak itu. Makanya DPRD harus segera memanggil pihak Bandara dan Dispenda untuk menjelaskan persoalan ini," jelasnya 

Sementara itu, anggota komisi dua DPRD Maros, Amril mengaku jika pihaknya akan segera memanggil Angkasa Pura dan Dinas terkait untuk membicarakan polemik parkir di Bandara itu. 

Sebelumnya ia juga sangat tidak setuju jika pihak Bandara menaikkan tarif parkir sebelum fasilitas parkir mereka diselesaikan terlebih dahulu. Amril juga mengaku tidak sepakat adanya penurunan penyetoran pajak dari 30 ke 20 persen. 

"Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mempertemukan semua pihak baik Bandara dan Dinas terkait untuk membahas soal ini semua. Karena jujur ini telah menjadi polemik besar di Maros," kata Amril. 

Dikonfirmasi terkait kenaikan tarif parkir itu, Pihak Angkasa Pura melalui Humasnya, Iwan Risdoanto mengatakan alasannya menaikkan tarif karena investasi gedung parkir baru dan sudah dua tahun belum pernah menaikkan tarif.  

“Kenaikan tarif sudah dikoordinasikan dengan Pemkab dan DPRD karena SK Bupati ada. (Alasannya) Investasi gedung parkir baru dan sudah tahun tidak pernah menaikkan tarif,” terang Iwan.

Diketahui, sejak 15 Maret 2021, Bandara Hasanuddin menaikkan tarif parkir mereka. Untuk roda dua dari Rp 3000 menjadi Rp 5000 per 1 jam pertama, dan selanjutnya dikenakan tarif progresif. 

Untuk Roda 4 dari Rp6000 menjadi Rp10000 per 1 jam pertama dan selanjutnya dikenakan tarif progresif.

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved