Breaking News:

Tribun Soppeng

Aktivis Minta Gakkum KLHK Tidak Tebang Pilih Kasus Pembalakan Liar di Soppeng

Kasus ilegal logging atau pembalakan liar di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng menuai sorotan banyak pihak.

Dok Pribadi Arfan Ridwan
Koordinator Forum Solidaritas Advokat Muda (ForSam), Arfan Ridwan. 

TRIBUNSOPPENG.COM, LALABATA - Kasus ilegal logging atau pembalakan liar di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng menuai sorotan banyak pihak.

Pasalnya, aksi pembalakan liar itu dimotori oleh seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng, dan penanganan kasusnya lamban.

Penyidik penegakan hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sulawesi dinilai tebang pilih.

Hal itu disampaikan Koordinator Forum Solidaritas Advokat Muda (ForSam), Arfan Ridwan.

Dirinya pun mengambil perbandingan dengan kasus tiga petani Soppeng di tempat yang sama yang telah dijatuhi vonis.

"Beberapa bulan lalu tiga petani di Soppeng divonis Pengadilan karena terbukti melakukan ilegal logging dalam kawasan Hutan Lindung yang terletak di Desa Umpungeng, Kabupaten Soppeng," katanya, Jumat (16/4/2021).

Bahkan, sambung praktisi hukum asal Soppeng itu, selama proses penyidikan berlangsung protes datang dari berbagai pihak termasuk oleh anggota Komisi III DPR RI terkait isu kriminalisasi petani itu.

Padahal, mereka hanya menebang kayu yang ditanamnya sendiri untuk kebutuhan bahan rumah sederhana yang dibangunnya.

"Namun penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi yang menangani perkara tersebut tidak menghiraukan protes publik dengan tetap meneruskan kasus tersebut dan melakukan penahanan terhadap para tersangka," katanya.

Perlakuan berbeda pun dirasakan ketika menangani kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh seorang oknum legislator.

"Isu praktik tebang pilih mengemuka seiring lambannya proses penetapan tersangka. Publik menuntut penyidik KLHK bertindak adil dengan segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan halnya dengan 3 warga sebelumnya," sambung Arfan.

Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 84 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, pelaku illegal loging diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, ditambah denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 2,5 miliar.

Kasus kriminalisasi petani kecil memang acap terjadi di Kabupaten Soppeng bila berhadapan dengan masalah pembalakan liar.

Pada 2018 lalu, ada tiga petani di Laposo Niniconang yakni Jamadi (43), Sukardi (41) dan Sahidin (45) juga sempat ditahan tapi dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim.

Terakhir, yang masih melekat diingatan kita semua, yakni tiga petani Ale Sewo, yakni Natu (75), Ario (31), dan Sabang (41) divonis 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng hanya karena menebang pohon jati milikinya sendiri. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved