Tak Sanggup Bayar SPP, 11 Siswa Pulau Kodingareng Makassar Terancam Tak Bisa Lanjutkan Sekolah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak sebelas anak di Pulau Kodingareng Makassar, terancam tidak bisa melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasalnya, orang tua ke-sebelas siswa tersebut, kesulitan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Hal ini diakibatkan rusaknya ekosistem laut akibat adanya penambangan pasir laut di sekitar pulau. 

Apalagi mayoritas pekerjaan masyarakat di Kodingareng adalah nelayan.

Sehingga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membuka donasi publik, kepada kesebelas siswa tersebut, di kitabisa.com.

Untuk biaya pembayaran SPP mereka, dibutuhkan dana sebanyak Rp10 juta, dan dari yang terlihat sudah terkumpul Rp3 juta.

Ketua Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mengatakan, pihaknya dihubungi oleh orang tua kesebalas anak tersebut, untuk berdiskusi mengenai jalan keluar permaslaahan ini.

"Sebenanrya saat kami mendengar informasi itu ingin langsung menindak lanjutinya ke dinas pendidikan provinsi. Tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya teman - teman berinisiatif menggalang donasi publik, agar kebutuhan penyelesaian biaya SPP ini bisa teratasi dengan cepat," ujarnya, Rabu (14/4/2021).

Dan menurut informasi yang Al Amin terima, siswa sekolah tersebut, tidak diperbolehkan masuk ke ruangan sekolah, selama belum menyelesaikan biaya SPP.

"Dan yang paling riskan, adalah ada beberapa orang anak yang terancam tidak bisa ikut Ujian Nasional (UN)," terangnya

Lanjutnya, niat besar dari gerakan itu adalah, untuk meminta kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Khususnya Dinas Pendidian, untuk memperhatikan sekolah-sekolah terpencil yang ada di pulau pulau kecil.

Serta turun langsung melihat bagaimana kondisi ekonomi para orang tua siswa yang ada disana.

"Ini gambaran bahwa, masyarakat di daerah terpencil, sangat membutuhkan perhatian pemerintah, juga sekolah mereka," katanya

"Sehingga kita berharap bisa responsif, dan memberikan beasiswa kepada anak anak yang memiliki keterbatasan ekonomi," lanjutnya.