OKP Mosi Tidak Percaya Hasil Musda KNPI Makassar, Indira Mulyasari Tantang ke Meja Hijau

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pimpinan Sidang Musda XV KNPI Kota Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti buka suara soal mosi tidak percaya sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terhadap hasil Musda XV KNPI Makassar.

Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan mosi tidak percaya terhadap hasil pelaksanaan Musda XV KNPI Makassar.

Musda XV KNPI Makassar menetapkan Hasrul Kaharuddin sebagai Ketua KNPI Kota Makassar terpilih di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Makassar, Senin (12/4/2021).

Ia terpilih sebagai Ketua DPD II KNPI Kota Makassar menggantikan Christopher Aviary alias Ryo secara aklamasi setelah tiga calon lainnya mengundurkan diri.

Donald Duo Cipta Napang dan Andy Kahar Budianto menyatakan mundur. Sementara Mustaqim Zulkifli hingga waktu ditentukan pada forum pleno pemilihan ketua tidak juga hadir sehingga dinyatakan diskualifikasi.

Menanggapi hal tersebut, Indira mempersilakan mereka yang keberatan hasil Musda XV KNPI Kota Makassar untuk bertarung di meja hijau.

Indira Mulyasari mengatakan akan menyiapkan bukti-bukti musda bahwa telah sah dilakukan.

"Namun sampai sekarang belum ada. Kami sudah banyak semua bukti," kata Indira dalam konferensi pers di Roemah Kopi, Jl Boulevard Kota Makassar, Rabu (14/4/2021) malam.

Indira Mulyasari juga mengklaim kericuhan dalam Pleno Musda XV KNPI Kota Makassar berhasil diatasi dan dimediasi.

Indira Mulyasari Paramastuti mengklaim masalah itu sudah kelar. 

Kedua, Indira Mulyasari mengatakan seorang Ampi tidak memiliki kewenangan untuk menunda Musda.

Hal itu ia sampaikan menanggapi keinginan penundaan musda oleh salah satu Korwil DPD I KNPI Sulsel yakni Ampi Amirullah.

"Seorang Korwil tidak mengikuti sejak pleno pertama sampai pukul delapan. Pukul 02.00 WITA, saudara Ampi datang ke ruang Musda naik di podium dan meminta Musda diundur," katanya.

"Tidak ada kewenangan dari seorang Korwil dari perwakilan DPD I untuk menunda Musda," ujar Mantan Wakil Ketua DPRD Makassar ini.

Indira Mulyasari mengklaim Musda XV yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang berlaku dan mengikuti aturan pemerintah. 

Bahkan, pemilihan tersebut sudah memenuhi syarat, dengan bukti memenuhi quota forum (Quorum) yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan DKP.

"Dan posisi peserta Quorum yang dibuktikan dengan absensi tertulis. Jadi kami sudah ada absen tertulis," imbuhnya.

Sementara itu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan mosi tidak percaya terhadap hasil pelaksanaan Musda XV KNPI Makassar.

Puluhan OKP tersebut, memberi pernyataan sikap. Ada tujuh poin.

1. Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Kota Makassar XV tidak memiliki landasan kuat karena tidak diterbitkannya Surat Keputusan Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC).

2. Melanggar hasil keputusan RAPIMDA Pemuda/KNPI Kota Makassar XV terkait penetapan peserta dengan jumlah 59 OKP dan 12 DPK.

3. Menerbitkan SK PLT DPK Pemuda/KNPI Wajo setelah ditetapkannya keputusan RAPIMDA Pemuda/KNPI Kota Makassar XV.

4. Pemukulan peserta Musyawarah Pemuda/KNPI Kota Makassar Ke-XV,

5. Terkait pihak yang bukan peserta Musyawarah Daerah yang mengintimidasi peserta forum Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Kota Makassar XV.

6. Tidak ada tindakan pimpinan sidang untuk menskorsing sidang sebagai upaya melakukan rekonsiliasi pasca pemukulan peserta Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Kota Makassar XV

7. Pimpinan sidang tidak menindaklanjuti pernyataan sikap korwil DPD I Pemuda/KNPI Provinsi Sulawesi Selatan terkait Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Kota Makassar XV karena dianggap inkonstitusional dan tidak kondusif.

Terjadi Pemukulan

Ketua Mapancas Makassar Andi Nursan Adil dalam rilisnya usai bertemu dengan puluhan OKP di sebuah tempat di Jl Talasalapang, belum lama ini mengatakan panitia tidak objektif.

"Seolah-olah dipaksakan untuk memenangkan satu kandidat. Idealnya, karena ada pemukulan atau bentuk intimidasi dalam musda tersebut, pimpinan sidang harus menskorsing pelaksanaan musda itu sendiri," ujarnya.

Ketua Garda Bangsa Makassar Ade Enaz Mappajanci mengungkapkan, kerancuan musda yang digelar di Hotel Grand Asia tersebut.

Selaku peserta penuh, ia dilarang masuk ke dalam arena musda karena tidak diberikan id card oleh panitia. Padahal, Ia merupakan peserta penuh dan mendapatkan mandat dari DPC.

"Saya menilai panitia tidak objektif. Bahkan saya tidak diberikan hak untuk melakukan klarifikasi persoalan adanya oknum yang mengatasnamakan Garda Bangsa yang menggunakan surat keputusan (SK) ilegal, kami menyatakan mosi tidak percaya," ujar.

Ade juga menilai, musda berlangsung tidak kondusif. Bahkan, sejumlah peserta pada musda tersebut keluar dari arena musda karena adanya kericuhan yang diduga dilakukan oknum keamanan yang ditunjuk oleh panitia.