Jokowi
Ada Pertemuan Intens Jokowi-Megawati Sebelum Kemendikbud-Kemenristek Dilebur Hingga BRIN Jadi Otonom
Pemerintah melebur Kemendikbud dan Kemenristek melalui rapat paripurna DPR RI. Presiden Joko Widodo dan Megawati intens ketemu.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM- Pemerintah akan menggabung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) dengan Kementerian Riset dan Teknologi ( Kemenristek ).
Rencana ini terkuak saat DPR RI menyetujui usulan pemerintah terkait rencana tersebut dalam Rapat Paripurna.
Persetujuan itu berdasarkan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis (8/4/2021) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.
Baca juga: Loyalis Jokowi & Komisaris BUMN Batalkan Acara Ramadhan KH Cholil, Ustaz Firanda dkk, Nasibnya Kini!
Baca juga: Sosok Kristia Budiyarto Jadi Viral! Tim Sukses Jokowi dan Komisaris PT Pelni Minta Maaf ke Kiai NU
Rapat Bamus menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud.
Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Setelah itu, muncul pro kontra.
Bahkan, ada pro kontra untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ).
BRIN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
Lalu siapa kepala BRIN?
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan tersebut berlangsung 10 hari yang lalu.
"Kalau Bu Mega kan secara periodik bertemu Pak Presiden Jokowi. Sekitar 10 hari yang lalu juga ada pertemuan itu. Secara rutin dilakukan rata-rata sekitar 3 bulan itu ada pertemuan rutin," tutur Hasto saat ditemui di Jakarta dikutip dari Kompas.com, Sabtu (10/4/2021).
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas isu reshuffle dengan adanya peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Hasto menjawab pada intinya pertemuan itu membahas masalah nasional yang strategis.
Mengenai reshuffle, Hasto mengatakan PDI-P selalu menyerahkan masalah tersebut kepada Presiden Jokowi.
Musababnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
