Tribun Mamuju
32 Ribu Anak di Sulawesi Barat Tak Sekolah, Gubernur Kumpul Bupati
Saat ini tercatat ada sekira 32 ribu anak di Sulbar tidak sekolah. Jumlah itu mencapai 10 persen lebih dari jumlah anak sekolah di Sulbar.
Penulis: Nurhadi | Editor: Fahrizal Syam
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadapi masalah krusial dalam dunia pendidikan.
Pasalnya, saat ini tercatat ada sekira 32 ribu anak di Sulbar tidak sekolah. Jumlah itu mencapai 10 persen lebih dari jumlah anak sekolah di Sulbar.
“Permasalahan yang lebih krusial, adalah banyaknya jumlah anak tidak sekolah di Sulbar yang mencapai 10,25 persen atau 32 ribu anak,” kata Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, pada rapat koordinasi untuk mendorong pembangun di tengah pandemi Covid-19.
Rapat koordinasi berlangsung di Hotel Ratih, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Jumat (9/4/2021).
Pada rapat itu, Ali Baal Masdar juga mengumpulkan enam bupatinya.
Lanjut Ali mengatakan, Pemprov Sulbar telah berupaya mengatasi masalah ini dengan menghadirkan berbagai program.
Satu di antaranya yakni portal Anak Tidak Sekolah (ATS).
"Upaya yang telah dilakukan Pemprov Sulbar untuk menangani permasalah itu adalah dengan meluncurkan portal Anak Tidak Sekolah (ATS) atau program untuk tangani total Anak Tidak Sekolah," katanya.
Ali berharap program itu mendapat dukungan para bupati se-Sulbar, dalam bentuk komitmen kebijakan untuk menyukseskan program tersebut.
Lanjut dikatakan, di tengah pandemi saat ini, pemerintah daerah selalu berpikir bagaimana cara bersinergi secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama.
“Sulbar maju dan malaqbi," kata Ali Baal.
Ia menjelaskan, banyak program prioritas dan strategis pembangunan yang memerlukan sinergi.
"Di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas provinsi dan kabupaten serta penguatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid-19," ujar mantan bupati Polman dua periode itu.
Selain itu, lanjutnya, sektor pembangunan manusia juga perlu menjadi perhatian dalam menekan angka stunting di Sulbar.
"Kita tahu saat ini angka stunting di Sulbar masih mencapai 40,38 persen. Ini perlu kerja sama yang kuat untuk bisa menekan," katanya.
Menurutnya, data tersebut menempatksn Sulbar di peringkat kedua angka stunting tertinggi secara nasional.
"Maknya sangat diperlukan kepedulian bersama, kerja sama multisektor untuk melakukan penanganan masalah stunting," imbuh di depan para bupati dan sejumlah pimpinan OPD.
Termasuk, lanjut dia, angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang cukup tinggi sangat penting menjadi perhatian.
Ali Baal mengatakan, untuk jaminan kesehatan masyarakat, Pemprov Sulbar memberi dukungan alokasi anggaran sebesar Rp16 miliar melalui BPJS.
"Dana itu untuk sasaran BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran, sesuai data Pusdatin yang menjadi rujukan Pemprov Sulbar," tuturnya.
Untuk data PBI BPJS, Ia berharap agar dilakukan pengkajian dan validasi untuk mendapatkan data akurat.
"Supaya bantuan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat miskin tepat sasaran," harapnya.
Ia menjelaskan, bencana non-alam pandemi Covid-19 dan bencana alam gempa bumi sangat berpengaruh terhadap lambatnya pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.
Termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran dan indeks pembangunan manusia (IPM) serta berbagai capaian indikator lainnya.
"Saya harap semua OPD mampu mencapai target yang diinginkan. OPD harus fokus pada program prioritasnya saja, jangan terlalu banyak keinginan tapi tidak bisa terlaksana," pungkas Ali Baal Masdar.
