Bincang Ringan Bersama Ketua Demokrat Sulsel, Siapa Wagub Sulsel? Ashabul Kahfi atau Ridwan Wittiri!

Oleh: Yarifai Mappeaty
Pemerhati Sosial Politik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Saat itu kira-kira jelang magrib, androidku berkedip, memberi sinyal untuk ditengok.

Ada pesan whatsapp masuk disertai foto undangan syukuran. “Kalau sempat, datangki ke rumah,” bunyinya.

Rupanya dari Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe, yang akan menggelar acara zikir dan doa malam, sebagai tanda syukur usai Partai Demokrat memenangkan konfliknya dengan kubu Moeldoko.

“Siap, Ketua. Saya usahakan,” balasku singkat.

Ba’da isya, saya pun meluncur ke Rujab Pimpinan DPRD Sulsel di Komplek PAM Panaikang, tempat tinggal  Ni’matullah Erbe sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD. 

Tiba di sana, jelang acara bubar, halaman rujab sudah penuh sesak oleh kader-kader Demokrat.

Tak lama kemudian, acara benar-benar usai.

Satu demi satu, tamu-tamu beranjak pulang, sehingga nyaris tersisa hanya saya dan beberapa orang teman.

Kamipun berbincang santai tanpa banyak gangguan hingga jauh malam.

“Alhamdulillah, Partai Demokrat akhirnya selamat dari prahara yang menimpa,” ujar  Ni’matullah Erbe setelah duduk bergabung.

Ia pun bercerita tentang prahara yang menimpa partainya.

Rona wajahnya tampak cerah di bawah lampu LED.

Tentu saja. Sebab, sekiranya permohonan pengesahan kubu Moeldoko dikabulkan, maka, akan menjadi kiamat bagi pendukung AHY di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Ni’matullah sebagai the man on the front lines di Kubu AHY.

Tidak terasa, waktu sudah dekat dini hari, namun, kami masih betah saja. 

Saya kemudian mencoba mengalihkan tema pembicaraan.

“Ketua, cerita dong, kondisi politik lokal Sulsel,” timpalku memotong begitu ada jedah.

“Siapa figur calon pendamping ASS (Andi Sudirman Sulaiman),  kamu mau tanya itu, kan?” sergapnya.

Saya mengangguk.

“Kamu orang ke-101 yang bertanya soal itu,” sambung  Ni’matullah Erbe.

Tampaknya, sejak Andi Sudirman Sulaiman (ASS) usai ditunjuk oleh Mendagri sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, pertanyaan itu selalu saja diajukan kepadanya.

Oleh karena ia merasa bukan domainnya, ditambah isunya cukup sensitif, maka, ia berupaya sedapat mungkin menghindar. 

Atau kadang hanya menjawabnya secara normatif.

Tetapi lama-lama, ia pun merasa terganggu dan serba salah. 

Pertanyaan itu baginya, dijawab salah, tidak dijawab juga salah.

Bagi saya, dapat memaklumi kalau  Ni’matullah Erbe enggan bicara soal itu.

Sebab Partai Demokrat Sulsel bukan partai pengusung NA-ASS, sehingga tidak punya kepentingan dengan siapa yang bakal menjadi pendamping ASS.

“Lagi pula,  membicarakan hal ini, selain masih dini, juga, kurang etis, mengingat proses hukum Nurdin Abdullah masih sedang berproses. Masih banyak kemungkinan yang bakal terjadi di luar perkiraan kita,” jelas  Ni’matullah Erbe.

 “Berarti Ketua tidak menganggap ini penting?” saya mencoba memancing.

“Ini bukan soal penting atau tidak penting, tetapi sesungguhnya sangat penting. Jika pada akhirnya pelaksana tugas Gubernur itu ditetapkan sebagai Gubernur, maka, demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, tentu kita akan bicara dalam kapasitas  sebagai unsur Pimpinan DPRD. Paling tidak, memberi pandangan kepada pihak-pihak yang  berkepentingan, agar kita dapat memperoleh figur yang tepat mendampingi,” tangkis  Ni’matullah Erbe. 

Kelihatannya pancinganku mulai mengena.

“Mengapa narasi figur yang tepat mendampingi itu dimunculkan di sini?” tanyaku mencoba mengelaborasi. Ni’matullah Erbet idak memberikan jawaban langsung.

Tetapi setidaknya publik tahu kalau dirinya sebagai pimpinan DPRD, memahami persis anatomi pemerintahan Sulsel saat ini.

Bahkan, dinamika pemerintahan Sulsel dan dinamika politik yang menyertainya dalam 2-3 tahun masa pemerintahan gubernur terakhir, keterlibatan dirinya demikian intensif.

Sehingga tantangan politik pemerintahan yang bakal dihadapi ASS, baginya sangat terang benderang. Inilah yang membuat narasi itu menjadi sangat penting.

“Tantangan politik pemerintahan kita tidak ringan, kita memerlukan stabilitas, kesinambungan dan tentu penyesuaian-penyesuaian fokus, terutama terkait dengan pandemi dan pemulihan ekonomi,” kata  Ni’matullah Erbe.

Sebagaimana diketahui, dua setengah tahun masa pemerintahan pasangan NA-ASS yang tersisa, tentu bukan waktu yang relatif cukup untuk merealisasikan begitu banyak program dan janji kampanye.

Termasuk bengkalai yang ada sepeninggal Gubernur Nurdin Abdullah yang butuh di-adjustment. Ini membutuhkan energi dan kekuatan ekstra dari semua pihak, terutama, tentu pemerintah Sulsel.

Sudah tepat bila kemudian ASS ditetapkan sebagai Gubernur, maka, idealnya perlu didampingi Wakil Gubernur.

Pada poin ini, saya mencoba menangkap pikiran  Ni’matullah Erbe terkait sosok pendamping ideal bagi ASS. Pertama, memiliki pemahaman mumpuni tentang karasteristik dan tata kelola pemerintahan Sulsel.

Kedua, memiliki kemampuan membangun komunikasi politik dengan semua pihak, terutama hubungannya dengan pihak legislatif. Ini penting karena tanpa dukungan legislatif, pemerintahan akan berjalan tertatih-tatih.  Ketiga, mampu menjadi sosok perekat di dalam tubuh pemerintahan.

Mengapa dibutuhkan sosok perekat?

Sudah bukan rahasia lagi kalau rekruitmen pejabat pada tingkat esalon, dalam dua tahun terakhir, tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme yang berbasis kompetensi.

Sehingga, jangan heran kalau di jajaran Pemprov Sulsel, muncul konfigurasi aliansi politik, bahkan sentimen-sentimen kedaerahan dalam akses dan pengaruh. Ini tentu sangat tidak sehat bagi sebuah pemerintahan yang membutuhkan harmoni.

Tetapi sekalipun begitu, semuanya berpulang kepada partai pengusung, yaitu, PDIP, PKS, dan PAN. Sebab merekalah “pemegang rincik” yang sah untuk urusan ini. Kita hanya bisa berharap agar mereka dapat mengajukan kandidat terbaiknya, demi kepentingan Sulsel.

“Apakah di kalangan partai pengusung ada figur sesuai dengan kriteria itu?” tanya seorang teman, ikut menimpali. Ni’matullah Erbet ampak tidak merespon.

Saya tahu, dia bukan tipe politisi yang akan mempersoalkan nama pada langkah pertama, apalagi posisinya sebagai ketua partai, akan memberi implikasi politik yang menurutnya belum perlu.

Tetapi terkait figur ini, publik punya catatan bahwa pada jajaran pimpinan partai pengusung NA-ASS, ada Ketua PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri, Ketua PAN Sulsel Ashabul Kahfi, dan Ketua PKS Sulsel Surya Darma. Masalahnya, apakah mereka bersedia mengisi jabatan wakil gubernur itu.

Andi Ridwan Wittiri dan Ashabul Kahfi, saat ini adalah Anggota DPR RI. Sedangkan Surya Darma, adalah mantan Anggota DPRD Sulsel.

Kalau ukurannya adalah kenyamanan, maka, saya tidak percaya kalau Andi Ridwan Wittiri dan Ashabul Kahfi mau meninggalkan Senayan.

Lalu, bagaiamana Surya Darma? Mungkin saja bersedia, tetapi, apakah PDIP yang memiliki determinasi paling kuat di antara partai pengusung, bersedia melepas posisi itu? Oleh karena PDIP sangat berkepentingan untuk mendudukkan kadernya sebagai pendamping ASS, sehingga, hampir dapat dipastikan kalau PDIP tidak akan melepas kesempatan itu.

“Terlepas dari kriteria itu, saya kira, semua partai pengusung, terutama PDIP Sulsel tak kekurangan figur untuk itu. Di sana masih ada Andi Ansyari Mangkona, Husain Djunaid, dan Iqbal Arifin,” lontarku.

“Tetapi, jangan juga sengaja lupa menyebut kawan kita itu. Meski usianya di sana masih balita,” celetuk seorang teman.

Mendengar ini, semuanya serempak tertawa. Saya yang telat menangkap, pun, akhirnya ikut tertawa, begitu teringat Andi Yagkin Padjalangi.

Tidak lama, bunyi kokok ayam pertama terdengar, pertanda sudah benar-benar  dini hari. Kami pun memutuskan bubar (ym060421)