WOW! KPK Sebut Ada Pejabat Sulsel Harta Rp 102 M & Pejabat Makassar Rp 56 M, Ternyata Ini Orangnya

"Tapi ditulis Rp 102 m, jadi tiga hari sebelum KPK datang ke sini memang sudah masuk notifikasi LHKPN anda perbaiki, tapi karena kesibukan saya tidak perhatikan nanti setelah disampaikan oleh staf saya bahwa yang dimaksud Rp 102 itu bapak, jadi diminta periksa baik," katanya.

"Jadi setalah ditotal kekayaan saya tidak sampai Rp 3 miliar. Yah Rp 2 miliar lebihlah," jelasnya.

Seperti diketahui, dilansir Wikipedia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

Harta Rp 65 M Pejabat Makassar

Tak hanya di Sulsel, kekayaan Pejabat Makassar juga mencegangkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan menjadi sorotan.

Pasalnya harta kekayaannya mencapai Rp56 miliar lebih, serta memiliki 24 aset tanah dan bangunan serta delapan kendaraan mewah.

Hal ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.

Irwan Adnan terakhir melaporkan hartanya pada 31 Desember 2019, tercatat harta Irwan Adnan sebesar Rp 56,4 miliar.

Namun pada tahun 2017, harta Adnan hanya Rp8,2 miliar lebih dan meningkat pada 2018 menjadi 53,6 miliar.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan, pihaknya selalu menjaga transparansi di Pemerintah Kota (Pemkot).

Menurutnya, jika ada pegawai yang kekayaannya tiba-tiba meningkat drastis, hal itu tidak masuk akal.

"Tidak ada itu kaya mendadak karena pegawai, tidak mungkin. Wali kota saja tidak mungkin kaya mendadak. Saya 5 tahun jadi wali kota, ada perubahan di situ? Mobilku saja berkurang. Itu saja, sebagai bayangan," ujar Danny, Senin (5/4/2021).

Ia pun menjelaskan selama menjadi wali kota, jumlah kekayaannya tidak pernah meningkat drastis.