Breaking News:

Tribun Lutra

Pemkab Luwu Utara Optimistis Raih WTP Kesembilan

Pemkab Lutra optimis karena LKPD yang diserahkan tepat waktu dan penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

handover
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luwu Utara, Baharuddin Nurdin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MASAMBA - Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) optimis mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Optimisme disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luwu Utara, Baharuddin Nurdin, Jumat (26/3/2021).

Bahar mengatakan, Tim BPK Perwakilan Sulawesi Selatan tengah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Luwu Utara 2020.

Dimulai pada 23 Maret dan akan berakhir pada 21 April mendatang.

"Kita tetap optimistis, LKPD yang sudah kita serahkan tepat waktu beberapa hari yang lalu ke BPK akan kembali berbuah opini WTP yang kesembilan, atau delapan kali berturut-turut," kata Bahar.

Baca juga: Rutan Sinjai Peringkat Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Baca juga: Prihatin Kondisi Stadion Mattoanging, Danny Pomanto Rela Lahan Pemkot di Untia Dibangun Stadion Baru

Ia mengaku optimis karena LKPD yang diserahkan tepat waktu dan penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

"Sesuai regulasi, LKPD diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini sudah kita penuhi, berikutnya bahwa pengalaman selama ini, apa yang menjadi koreksi BPK kita sudah benahi," katanya.

"Salah satunya LKPD kita sudah sesuai SAP, kemudian sistem pengendalian intern daerah kita juga sudah cukup memadai, sesuai peraturan perundang-undangan yang memang menjadi bagian dari substansi perolehan opini WTP," terang dia.

Ia berharap kepada perangkat daerah mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan Tim Pemeriksa BPK dalam rangka pemeriksaan."Tim BPK sementara melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap seluruh objek belanja APBD 2020. Pada Mei 2021 mendatang, setelah lebaran, opini WTP akan diserahkan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang telah menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai SAP," tuturnya. 

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Fahrizal Syam
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved