Kabar Terbaru CPNS 2021, Komen BPD Sulsel Soal Juknis, Kuota dan Formasi Lowongan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara ( BKN) akan mengumumkan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021.

Pengumuman akan dikeluarkan pada akhir Maret 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi tidak ingin berkomentar jauh. Ia mengatakan, masih menunggu arahan dari pusat.

"Kami masih menunggu kuota dan formasi CPNS dan PPPK 2021 untuk Pemprov Sulsel," kata Imran via pesan WhatsApp, Rabu malam.

"Selain itu, kami juga menunggu juknis (Petunjuk Teknis) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya dari Kemenpan RB," jelasnya.

Dilansir Tribunnews, Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan masih ada pertimbangan terkait kuota dan formasi.

"Jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah dan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi. Tapi Alhamdulillah ini akan mencapai," ujar Tjahjo, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (24/3/2021).

Tjahjo mengungkapkan prediksi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan direkrut tahun ini.

Ada 1.275.387 lowongan. Ini terdiri dari 83.669 lowongan untuk pemerintah pusat, dan 1.191.718 lowongan untuk pemerintah daerah.

Dari total lowongan itu, kata Tjahjo, posisi paling banyak adalah 1.022.616 guru PPPK, 70.008 PPPK non guru, dan 119.094 CPNS.

"Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk delapan sekolah kedinasan," ujarnya.

"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian 565.633 guru PPPK, 21.571 PPPK non guru, dan CPNS 64.663," paparnya.

Namun Tjahjo menegaskan, total kebutuhan itu belum termasuk sejumlah instansi.

"Hingga saat ini, sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap, 49 instansi sudah mengusulkan namun ini sedang kita kejar lagi untuk melengkapi dokumen. Dan ada 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN ini yang jadi pertimbangan kami," tandasnya.(aly)