TRIBUN-TIMUR.COM,SOPPENG - Warga Soppeng dihebohkan dengan video viral dugaan Surat Keterangan (Suket) Covid-19 palsu di Soppeng.

Bahkan suket Covid-19 palsu tersebut ikut menyeret nama Direktur RSUD Latemmamala Soppeng, dr Nirwana.

Dosen IAIN Parepare, Rusdianto mengatakan, beberapa hal mengenai pembuatan surat keterangan bebas covid 19  palsu yang merujuk pada 263 ayat 1 dan 2 KUHP.

Suket  palsu tersebut harus bisa ditunjukkan sebagaimana yang diisukan, sebab nantinya dijadikan barang bukti primer di persidangan.

Perlu dipahami bahwa dalam doktrin hukum pidana jika tuduhannya adalah suket palsu, maka suket palsu itu harus ada  atau minimal dokumen arsipnya ada.

"Sehingga fokus pembuktian satu pidana jelas, bahwa ini loh surat palsu, dan ini loh surat yang dipalsukan," tambah Rusdianto dalam rilisnya.

Rusdianto melanjutkan, jika perkara suket palsu hanya berdasar dari keterangan salah satu saksi, maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti pokok. 

"Harus menunjukkan suket bebas covid 19 yang disebut dipalsukan itu," tambah Rusdianto.

"Keterangan saksi tidak bisa dijadikan alat bukti, karena dalam proses pembuktiannya nanti, harus ada bukti surat asli  yang kemudian dipalsukan. Sehingga, suatu hal yang disebut sebagai surat palsu bisa dikuatkan dengan alat bukti yang lain." Jelas Rusdianto

Ada dua syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2).