Target Daerah Otonomi Bangsamoro, Ratusan Ribu Muslim Mindanao Konvoi, Minta Ini ke Presiden Duterte

TRIBUN-TIMUR.COM – Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao telah mendapatkan kesepakatan damai kawasan mayoritas Muslim dengan pemerintah.

Tak kurang ada enam keuntungan signifikan yang disepakati antara dengan Bangsamoro di Muslim Mindanao dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Meski demikian mereka yang berjumlah seratusan ribu Muslim Mindanao di selatan Filipina, melakukan aksi konvoi damai pada Minggu (21/3/2021) lalu.

Peserta konvoi perdamaian ini meminta Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperpanjang masa transisi pemerintahan di wilayah tersebut hingga 2025.

Kantor Berita Turki, Anadolu Agency memberitakan, sekitar 100.000 orang bergabung dengan organisasi organisasi non-pemerintah yang berangkat dari kota Cotabato dengan kendaraan mereka.

Peserta konvoi menempuh perjalanan sekitar 13 jam dan berkeliling banyak kota, sebelum kembali ke Cotabato.

Warga dari berbagai kelompok umur yang hadir dalam acara tersebut meneriakkan slogan "Biarkan Pemerintahan Transisi Bangsamoro diperpanjang".

Gerakan Manajemen Moral, salah satu organisasi non-pemerintah yang menyelenggarakan konvoi, meminta Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,

Terutama untuk memprioritaskan proposal yang diajukan ke Parlemen dan Senat untuk memperpanjang durasi pemerintahan transisi BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao).

Dalam wawancara dengan Anadolu Agency, Perdana Menteri BARMM Murat Ibrahim menyatakan bahwa sejauh ini,

5 resolusi telah diajukan di parlemen dan 2 di senat untuk memperpanjang masa transisi pemerintahan.

Perdana Menteri menyatakan bahwa Presiden Filipina, Duterte, juga mendukung usulan perpanjangan masa transisi.

Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao

Gencatan senjata yang ditandatangani pada 2012 mengakhiri perang berusia hampir 60 tahun antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan militer Filipina.

MILF berjuang untuk membentuk negara Muslim di Mindanao yang berada di selatan Filipina.

Menyusul proses perjanjian damai, "Undang-Undang Organik Bangsamoro" diadopsi di Mindanao pada Januari 2019.

Sejak itu, "Pemerintahan Transisi Bangsamoro" secara resmi dibentuk di wilayah tersebut.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menunjuk Haji Murat Ibrahim sebagai kepala Pemerintahan Transisi Bangsamoro.

Pemerintahan transisi ini mengambil alih pemerintahan dari gubernur regional pemerintah federal pada 26 Februari.

Sementara itu Pemerintahan BARMM menuntut agar masa pemerintahan transisi memperpanjangnya.

Sedianya, yang diharapkan selesai pada Juni 2022, diperpanjang selama 3 tahun lagi.

Hal itu dilakukan untuk melucuti senjata anggota MILF dan membangun struktur birokrasi daerah otonom.

Telah Capai Enam Keuntungan

Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao telah mencapai enam keuntungan signifikan dengan kesepakatan damai kawasan mayoritas Muslim dengan pemerintah.

Hal itu diungkap negosiator perdamaian asal Turki Huseyin Oruc, dalam sebuah konferensi video, Sabtu pekan lalu.

Oruc yang merupakan Wakil Kepala Yayasan Bantuan Kemanusiaan (IHH), mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Mindanao.

Program-program yang dijalankan oleh pemerintah otonomi mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat setempat.

IHH telah membantu orang-orang di kawasan ini sejak 1997 dan menjadi salah satu anggota Tim Pemantau Pihak Ketiga Independen untuk menilai pelaksanaan prasyarat perjanjian damai yang ditandatangani antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Menjelaskan perjuangan berdekade-dekade Muslim Moro untuk tanah merdeka, Oruc mengatakan Front Pembebasan Islam Moro telah mengambil keputusan bijak untuk menerima otonomi.

Wilayah Bangsamoro - yang lama dirampas kebebasannya di bawah Spanyol, AS, Jepang, dan negara Filipina modern - diberikan otonomi setelah referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari tahun lalu di Mindanao selatan.

Huseyin Oruc menyebutkan, Otonomi Bangsamoro telah memberikan setidaknya enam keuntungan bagi kehidupan masyarakat di Mindanao selatan.

1. Dengan perjanjian damai tersebut, Bangsamoro menjadi lebih kuat yang dapat melindungi dirinya dengan lebih baik.

2. Orang-orang di wilayah itu telah mendapatkan identitas mereka yang diakui oleh pemerintah pusat.

3. Mereka akan berbagi sumber daya di wilayah tersebut dengan pemerintah pusat dengan porsi 50-50.

4. Bangsamoro akan membangun keamanan mereka sendiri melalui pasukan polisi setempat.

5. Bangsamoro membangun sistem Hukum Islam di wilayahnya.

6. Kerukunan antaragama di antara umat Islam, Kristen, dan minoritas lain di kawasan ini telah menjadi contoh bagi bagian lain dunia.

Berita terkait Otonomi Bangsamoro

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro