Sering Dianggap ‘Menteri Segala Urusan’, Luhut Pandjaitan Bereaksi Keras 'Dia Pikir Bisa Selesai'

TRIBUN-TIMUR.COM- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan pernah dianggap sebagai menteri segala urusan.

Predikat ini melekat ke Luhut Binsar Pandjaitan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tugas tambahan sebagai menteri.

Misalnya, Luhut pernah ditunjuk menjadi pelaksana tugas menteri perhubungan, menteri kelautan dan perikanan.

Dengan tegas Luhut membantah anggapan sejumlah pihak terkait dirinya bisa mengerjakan semua pekerjaan di kementerian atau lembaga.

Baca juga: Pertama Kali Polisi Makassar Minta Tolong ke Mahasiswa Bubar Demonstrasi saat Jokowi ke Sulsel

Sebaliknya, kata Luhut, cara kerja antar-kementerian atau lembaga adalah mengandalkan teamwork atau kerja sama.

Demikian hal itu disampaikan Luhut saat menjadi narasumber di Kongres XX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

"Menurut saya, teamwork menjadi sangat penting, di pemerintah kita ini berpuluh-puluh tahun orang teamwork, dia pikir kalau menjadi menteri bisa selesai semuanya," kata Luhut dikutip dari Kompas.tv Kamis (18/3/2021).

Luhut mengatakan, dirinya terus mengedepankan kerja sama antar-kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan permasalahan negara.

Ia mencontohkan dalam pembangunan infrastruktur jalan, misalnya. Pihaknya tidak bekerja sendirian, tetapi bersama dengan pihak lain.

Itu seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Jadi, untuk menyelesaikan masalah harus terintegrasi penyelesaiannya," kata Luhut.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko Marves, Luhut juga bercerita bahwa ia menerima masukan dari siapa saja, termasuk para anak muda yang menjadi stafnya.

Luhut menyatakan bahwa ia memerlukan masukan dan diskusi dari para generasi muda.

"Saya mendengarkan mereka, apakah saya lebih pintar dari mereka? Tidak mesti. Dalam hal tertentu mereka bisa jadi guru saya," ucapnya.

Berikut ini beberapa posisi menteri yang pernah dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan dikutip dari serambinews.com (jaringan Media Tribun Timur) dengan judul Pernah Disebut Menteri Segala Urusan, Ini Deretan 7 Posisi Menteri Pernah Dijabat Luhut B Pandjaitan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Luhut pertama kali tercatat masuk sebagai menteri saat ditunjuk menjadi Menko Polhukam Kabinet Kerja pada 2015-2016.

Luhut yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini menggantikan Tedjo Edhy.

Setelah ditinggalkan Luhut, posisi Menko Polhukam kemudian beralih ke Wiranto.

2. Menteri ESDM

Luhut sempat menjabat sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan posisi Archandra Thahar yang diberhentikan dengan hormat. 

Saat itu, posisi Arhandra dipermasalahkan karena masih memegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Luhut yang menjabat Menteri ESDM Ad Interim kemudian digantikan oleh Ignasius Jonan.

3. Menteri Perhubungan

Luhut juga sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan menggantikan posisi Budi Karya Sumadi yang saat itu positif terpapar virus corona atau Covid-19.

Budi Karya harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit, membuat posisi pucuk pimpinan kementerian yang mengurusi transportasi tersebut harus diambil alih Luhut.

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia adalah jabatan yang memang dijabat Luhut secara tetap di era Presiden Joko Widodo.

Dengan jabatan tersebut, Luhut membawahi beberapa kementerian antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian PUPR.

5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Luhut sebenarnya sudah berkantor cukup lama di Gedung BPPT, Jalan Thamrin yang menjadi kantor dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

Di periode pertama Presiden Jokowi, Luhut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Saat itu, Luhut menggantikan posisi yang ditinggalkan Rizal Ramli yang terkena reshuffle kabinet.

Di periode keduanya, Presiden Jokowi mengubah nomenkelatur kementerian ini dengan tambahan 'investasi'.

Tujuannyta agar tupoksi kementerian yang dikoordinasi di bawah Luhut bisa semakin luas.

6. Menteri Kelautan dan Perikanan

Untuk mengisi kekosongan karena Edhy Prabowo ditangkap KPK, Presiden Jokowi menugasi Luhut untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Luhut akan menjabat sebagai menteri yang mengurusi nelayan ini hingga presiden menunjuk menteri pengganti dari Edhy Prabowo.

7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Namun bukan di era Jokowi, melainkan di periode pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Luhut saat itu baru saja pulang dari Singapura, ia sebelumnya merupakan Duta Besar Indonesia untuk Singapura.

Selepas itu, posisinya digantikan oleh Rini Soemarno di era Presiden Megawati.

Saat itu, kementerian yang pernah dipimpin Luhut tersebut sudah berganti nomenkelatur.

Pemerintah memutuskan untuk memisahkannya menjadi dua kementerian yakni Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.(*)

Baca juga: Ini 3 Masalah Jakarta yang Bikin Gubernur Anies Baswedan Temui Luhut Menteri Jokowi

Baca Update Berita Luhut Pandjaitan