Breaking News:

Tribun Luwu Utara

Kepala Desa di Luwu Utara Diminta Jadi Garda Terdepan Atasi Stunting

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah stunting. 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Luwu Utara
Expose rencana program penurunan stunting di Aula Hotel Bukit Indah, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Kamis (1832021) 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah stunting. 

Salah satu upaya yaitu bergerak dari lingkungan terkecil melalui pembangunan masyarakat desa.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Luwu Utara, Marhani Katma mengatakan, optimalisasi peran kepala desa dan posyandu dalam mengatasi stunting perlu digalakkan. 

Hal ini merujuk pada posyandu yang merupakan pelayanan kesehatan bayi dan balita di masyarakat.

Upaya untuk mengatasi masalah stunting dapat dilakukan secara intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. 

Intervensi gizi spesifik ini ditujukan kepada ibu hamil dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

Dilakukan oleh sektor kesehatan, dimulai saat kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. 

Sedangkan intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.

"Kegiatan ini sifatnya kolaborasi, memang melibatkan intervensi banyak pihak, salah satunya kepala desa yang diharapkan ikut terlibat langsung sebagai garda terdepan," kata Marhani dalam pertemuan expose rencana program penurunan stunting di Aula Hotel Bukit Indah, Masamba, Kamis (18/3/2021).

"Karena dia yang punya masyarakat dia yang lebih pahami. Kegiatan sudah beberapa kali digelar rekomendasinya itu harus menyentuh kepala desa, makanya sekarang kita hadirkan seluruh kepala desa," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Luwu Utara, Misbah yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, dalam perencaaan penurunan stunting, Pemda berharap agar aparat desa menjadikan pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas dalam menyalurkan dana desa.

Terlebih, hal itu tertuang dalam peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

"Perencanaan penurunan stunting ini diharapkan agar salah satu anggaran dana desa diperuntukan untuk pencegahan stunting karena ini merupakan prioritas nasional yang harus kita tuntaskan di RPJM-Nasional di periode sekarang ini," ujar Misbah.

Dengan komitmen yang kuat dan bergotong royong, Pemda optimis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14 persen di tahun 2024 mendatang bisa tercapai. (*)

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved