Breaking News:

Tribun Bone

Ini Penyebab Ketua Komisi I DPRD Bone Walk Out Saat Musrembang RKPD

Pemda Kabupaten Bone melaksanakan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rabu (17/3/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM/KASWADI ANWAR
Ketua Komisi I DPRD Bone, Saifullah Latif Manyala 

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone melaksanakan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Hotel Novena, Rabu (17/3/2021).

Musrembang RKPD ini diwarnai dengan walk out, Ketua Komisi I DPRD Bone, Saifullah Latif Manyala.

Ia mengaku kecewa lantaran Musrembang RKPD tidak diikuti hingga selesai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kekecewaan itu bermula setelah Pak Bupati membuka acara Musrembang RKPD tingkat kabupaten yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD. Namun, itu hanya diikuti saat pembukaan acara," katanya.

Padahal, inti kegiatan Musrembang RKPD 2022 ada pada sesi kedua. Dalam rangka mengakomodir, mana menjadi skala prioritas OPD-OPD, maka DPRD juga hadir sebagai narasumber.  Dilakukan sinkronisasi dari hasil pokok-pokok pikiran DPRD.

"Kalau kemudian diskusi tidak dihadiri oleh penentu kebijakan (red, Kepala OPD),  untuk apa dilakukan di tempat mewah, di hotel, yang notabenenya menggunakan anggaran APBD. Baru kemudian tidak berkualitas," ujarnya.

Ia mengatakan tidak berkualitas, karena OPD tidak hadir. Padahal mereka yang dibutuhkan. Ada beberapa camat yang hadir, tapi tidak cukup kalau hanya itu. 

"Begitu pak bupati keluar, mereka juga keluar. Yang tinggal hanya Sekwan," ujarnya.

Ketua  Partai PBB Bone ini menilai, ini menjadi preseden buruk semua pihak, utamanya  bagi Pemda Bone.

"Pak bupati tadi berteriak- teriak dalam sambutannya bagaimana mewujudkan Bone Mabesaa, masayarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera, tapi penentu kebijakan dalam rangka APBD berkualitas untuk rakyat ke depan tidak dihadiri oleh para penentu kebijakan," bebernya.

Ia lalu menyinggung soal indeks prestasi manusia (IPM) Kabupaten Bone rangking ke 23 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. Menurutnya, ini mencerminkan pembangunan manusia di Bone tidak beres.

"OPD saja yang menentukan kebijakan untuk anggaran tahun 2022 kok tidak bisa duduk tenang berdiskusi," ucapnya.

"Pengantar dari perwakilan Pemprov Sulsel, Bappeda Provinsi cukup bagus untuk sinkronisasi anggaran provinsi dan anggaran kabupaten. Itu kemudian tidak bisa dicerna dengan baik karena mereka tidak hadir," tambahnya.

Saifullah pun sempat meminta agar kegiatan tersebut diskor sementara. Supaya, diskusi Musrembang melahirkan output yang baik. APBD berkualitas.

"Saya minta tadi diskor, bukan dihentikan. Untuk apa, kita melakukan diskusi Musrembang kabupaten, tentu kita lahirkan outputnya,  bagaimana APBD itu berkualitas. Kalau seperti itu, hanya formalitas saja bukan kualitas. Untuk apa," terangnya.

Penulis: Kaswadi Anwar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved