Breaking News:

Gempa Sulbar

Terima Kunjungan Kepala BPS Sulbar, Gubernur: Kita Butuh Data Akurat

Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar, kembali menekankan bahwa data merupakan pedoman penting dalam perencaan pembangunan di daerah

Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat menerima kunjungan kepala BPS Sulbar Gede Hendrayana di Rujabnya.(nurhaditribun). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar, kembali menekankan bahwa data merupakan pedoman penting dalam perencaan pembangunan di daerah.

"Kalau kita membangun tanpa data itu namanya ngawur, dan tentunya dalam  penyiapan data memang sulit. Tapi kita akan lebih sulit lagi membangun tanpa adanya data,"kata Ali Baal saat menerima kunjungan Kepala BPS Sulbar, Gede Hendrayana dan rombongan di Rujabnya, Rabu (17/3/2021).

Apalagi, kata Ali, Pemprov Sulbar dan kabupaten yang terdampak gempa akan kembali memulai pembangunan dari awal sehingga dibutuhkan data yang akurat.

"Pembangunan tersebut dimulai dari perkantoran, rumah ibadah, sekolah dan rumah warga masyarakat yang berdampak baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Dan untuk merancang pembangunan sarana dan prasaran tersebut, semua  membutuhkan data yang akurat,"ujar Ali.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar mengatakan, pihaknya menemui gubernur sekaligus melaporkan keberadaan indikator-indikator ekonomi pembangunan yang membahas tentang data sektoral dan data kependudukan satu data Indonesia

"Kita berharap kerjasaama yang baik antara Pemprov dan BPS Sulbar dapat terus dilanjutkan, sehingga apa yang menjadi harapan gubernur dapat terlaksana dengan baik demi mencapai kemajuan Sulawesi Barat,"ujarnya.

Kepala Dinas Kominfopers, Safaruddin menyampaikan, tahun 2020 Kominfo Sulbar telah memulai program pusat dengan pilot  project Meta Data Sektoral yang dinilai sangat sinkron dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

"Jadi meta data itu sudah ada kita sepakati, dan menariknya Pemerintah Pusat belum mempunyai meta data yang jelas dan baku sehingga Pemprov Sulbar memulai hal baru tersebut dan menjadi pilot projek data-data yang ada di OPD,"kata Safar.

Untuk itu, lanjut Safar, diperlukan keseragaman sehingga tidak terjadi kembali  perencanaan yang tidak menggunakan data sektoral yang ada di kominfo, walaupun menurutnya data sektoral berasal dari OPD namun OPD terkait tidak dapat menggunakan data  tanpa sepengetahuan Dinas Kominfopers. (tribun-timur.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved