Breaking News:

Tribun Makassar

Jurnalis Asrul Didakwa Terkait Berita Korupsi, Ini Kata LBH Makassar

Muhammad Asrul jurnalis media online menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palopo

TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Muhammad Asrul jurnalis media online menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palopo secara Elektronik dengan agenda Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penutut Umum (JPU), Selasa (1632021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Muhammad Asrul jurnalis media online menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palopo secara daring, dengan agenda Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penutut Umum (JPU), Selasa (16/3/2021). 

Asrul menjalani proses hukum setelah dilaporkan oleh Farid Kasim Judas di Polda Sulawesi Selatan, karena tiga berita dugaan korupsi yang dituliskannya di media online pada 10, 24, dan 25 Mei 2019. 

Tiga tulisan yang dipermasalahkan itu berjudul Putra Mahkota Palopo Diduga Dalang Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M, tertanggal 10 Mei 2019, 

Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas tertanggal 24 Mei 2019, 

Serta Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas? tertanggal 25 Mei 2019. 

JPU mendakwa asrul dengan dakwaan berlapis yakni: menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Tindak Pidana ujaran kebencian Pasal 28 ayat (2).

Atau Tindak Pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Koalisi Advokat Untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi selaku penasihat hukum Terdakwa menilai, Dakwaan Terhadap Muhammad Asrul karena menulis berita adalah ancaman serius bagi masa depan kebebasan pers dan demokrasi. 

Menurut Wakil Direktur LBH Makassar, Azis Dumpa, yang juga merupakan Tim Penasehat Hukum terdakwa, hal ini sangat disesalkan, apalagi pelapor adalah Pejabat Negara/ASN yang semestinya bisa terbuka dari kritikan publik. 

"Kasus tersebut seharusnya tidak berlanjut hingga ke proses Peradilan Pidana karena berita yang dipersoalkan berdasarkan surat Dewan Pers Nomor 189/DP-K/II/2020 tertanggal 4 Maret 2020 kepada Koalisi Advokat Untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi, telah dengan tegas dinyatakan sebagai produk jurnalistik sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujar Azis.

Halaman
123
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved