Astaga! 18 Tahun Mengabdi, 5 Guru Honorer Digaji Rp 1.000-an Per Hari, Dalih Kepala Sekolah

"Kita semua prihatin dan kasihan sekali sama ibu Mirina, beliau sudah hampir 15 tahun mengajar di sini. Tapi kan gaji mereka memang dari BOS. Paling sebagai empati dan sosial kami kadang sisihkan juga uang untuk beliau," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan Junaedi melalui Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ridwan tidak membantah saat ini adanya ratusan guru honorer khususnya di pedalaman bergaji tidak layak.

Keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi alasan mengapa besaran gaji guru honorer tidak manusiawi.

"Anggaran BOS itu kan mengacu jumlah murid. Semakin sedikit murid, semakin kecil anggarannya. Kita butuh gebrakan untuk persoalan gaji guru honorer," katanya.

Dijelaskan Ridwan, anggaran dana BOS untuk SD di Kabupaten Nunukan dialokasikan sekitar Rp 900.000 per murid.

Namun, tak dapat dipungkiri jika dalam satu sekolah hanya terdapat 12 siswa.

Sementara jatah untuk gaji guru honorer diplot sebesar 15 persen saja.

Hal inilah yang menyebabkan gaji guru honorer di perbatasan RI–Malaysia sangat memprihatinkan.

Ridwan mengatakan, pihaknya berjanji untuk menyuarakan persoalan ini ke pemerintah pusat.

"Ketika status terdepan, terluar dan tertinggal (3T) melekat, kenapa tidak ada kebijakan seperti di Papua dengan memberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) misalnya?," kata Ridwan.

Ridwan berpendapat, apabila ada kebijakan seperti di Papua, misalnya dengan menaikkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) per anak sekitar Rp 1,8 juta per bulan, atau menyamaratakan pemberian Bosnas di setiap sekolah, maka persoalan gaji guru honorer di Nunukan bisa teratasi.

"Di Papua meski sekolah ada yang siswanya 20 anak, laporannya tetap 60 anak. Karena Otsus itu tadi alasannya. Ini kalau diterapkan juga di Nunukan yang juga wilayah 3T, selesai urusan," imbuhnya.

Data Dinas Pendidikan Nunukan mencatatkan, ada 1.378 guru berstatus PNS, dan sekitar 786 guru non-PNS yang tersebar di TK, SD dan SMP negeri.

Dia menambahkan, cara jangka panjang untuk mengatasi persoalan gaji guru honorer di perbatasan RI–Malaysia adalah dengan memasukkan mereka dalam kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kita sudah usulkan 525 kuota untuk PPPK. Kita juga sudah mengeluarkan edaran agar guru honorer yang belum S1, supaya ikut UT. Itu menjadi salah satu alternatif juga," katanya.(*)

Update berita terkait guru honorer di Tribun-Timur.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Miris, 5 Guru Honorer di Nunukan Hanya Digaji Rp 32.500 Per Bulan "