Jhony Allen Marbun Masuk Kantor, Kader Gerindra Beri Selamat

TRIBUNTIMUR.COM - Komisi V DPR RI tiba-tiba menjadi riuh setelah kedatangan Jhoni Allen Marbun. Meski sudah dipecat dari anggota Demokrat, Jhony masih tetap berstatus anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

Jhony hadir di Komisi V untuk menghadiri rapat kerja, Selasa (16/3/2021). Kehadiran Jhoni Allen itu pun langsung disambut meriah peserta rapat Komisi V.

Sebab, Jhoni merupakan sosok yang ramai dibicarakan setelah muncul isu kudeta di Partai Demokrat.

Jhoni Allen yang telah dipecat Partai Demokrat itu bahkan menjadi Sekretaris Jenderal hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dilakukan kubu yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Saat melihat kehadiran Jhoni Allen, sontak sejumlah anggota Komisi V DPR mengucapkan selamat datang dengan menyebut dia sebagai Sekjen.

"Pak Sekjen, selamat datang Pak Sekjen KLB. Ini asli ini," kata salah seorang peserta rapat Komisi V, Selasa (16/3/2021) dalam pantauan Kompas.com secara daring.

Diketahui, Jhoni Allen duduk di samping anggota Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra Sadewo. Pada kesempatan tersebut, Sadewo menyampaikan ucapan selamat kepada Jhoni Allen.

Ia mengatakan, Jhoni merupakan seniornya saat masih menjadi kader Partai Demokrat.

Diketahui, dalam rapat kerja Komisi V bersama Menteri Perhubungan itu juga dihadiri oleh elite Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yaitu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan.

Sadewo pun minta izin dulu kepada Irwan.

"Saya mau menyampaikan selamat. Pak Irwan (politisi Partai Demokrat di Komisi V) mohon maaf ya. Saya menyampaikan selamat kepada Pak Jhoni Allen sebagai sekjen," ujar Sadewo.

Ia menjelaskan, saat itu Jhoni menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan (OKK) Partai Demokrat.

"Kemudian naik menjadi wakil ketua umum, Ketua Bidang OKK-nya kemudian di tangan saya," ucapnya.

Jhoni Allen merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Ia sendiri telah dipecat dari Partai Demokrat AHY pada 26 Februari 2021.

Ia dipecat bersama enam orang kader lainnya karena diduga terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Jhoni juga membacakan hasil keputusan KLB yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Tak Terkait Pemerintah

Sebelumnya, Jhoni Allen Marbun mengatakan, terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak berkaitan dengan jabatan Moeldoko di pemerintahan.

Moeldoko terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dalam kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tidak ada kaitannya terhadap jabatan-jabatan pemerintahan, walaupun tidak menafikan bahwa jabatan itu adalah juga penting," kata Jhoni dalam video yang diterima Kompas.com, Senin (8/3/2021).

Jhoni menuturkan, mantan panglima TNI itu juga tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat.

Sebaliknya, Jhoni menyebut, justru kader Demokrat yang meminang Moeldoko untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat.

"Kami, beberapa senior Partai Demokrat melihat terjadinya krisis kepemimpinan dan krisis demokrasi di dalam tubuh Partai Demokrat, kami meminang Bapak Moeldoko untuk mau bergabung terhadap Partai Demokrat," kata dia.

Jhoni pun mengungkap sejumlah faktor yang membuat Moeldoko dipilih, yakni karena Moeldoko dinilai sebagai seorang jenderal yang potensial dan tidak ada cacat dalam perjalanan karir militernya.

Jhoni menyebut, selama menjadi panglima TNI, Moeldoko juga merupakan sosok yang menghargai prajurit-prajuritnya.

"Lebih kepada kepribadiannya yang sangat simpati, menghargai orang, bahkan menghargai bawahannya padahal beliau adalah seorang bintang 4, bintang yang tertinggi di dalam karir kemiliteran," ujar Jhoni.

Diberitakan sebelumnya, kubu kontra-AHY menggelar KLB di Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021) dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Namun, AHY menyebut KLB tersebut ilegal karena tidak memenuhi syarat penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat. (*)