Dicopot dari Jabatan Kadinsos Makassar, Mukhtar Tahir: Dapur Umum Sudah Ada Sejak 10 Maret

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto memberhentikan sementara atau mengistirahatkan Kepala dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir, akibat kinerjanya yang dinilai lamban saat penanggulangan korban banjir.

Yaitu, keterlambatan ketersediaan dapur umum.

Menanggapi hal itu, Mukhtar Tahir mengatakan jika dapur umum di posko banjir telah tersedia sejak tanggal 10 Maret 2021.

Bahkan hari ini, sudah ada 3 dapur umum yang disediakan oleh pihaknya.

Namun, untuk dapur umum di Kodam III baru tersedia pada 11 Maret 2021 kemarin.

"Iya memang di Kodam, ada setelah pak Wali (Danny Pomanto) mau pulang," ujar Mukhtar, Jumat (12/3/2021).

Lanjutnya, untuk di blok 10 dan 8, Kecamatan Manggala, dapur umum disediakan secara swadaya.

"Sementara di blok 10 dan 8 di back up dari swadaya," jelasnya.

Untuk produksi makanannya sendiri, disesuaikan oleh data pengungsi yang ada.

"Warga terdampak banjir kurang lebih 532 KK, dan pengungsi di Mesjid Arrahman ada 38 KK, atau 143 jiwa," tutupnya.

Semenatara itu, Camat Biringkanayya Andi Syahrul membenarkan keberadaan dapur umum tersebut.

Meski saat ini di kecamatan Biringkanayya tinggal Kelurahan Katimbang yang masih ada pengungsi.

Namun, dapur tersebut akan beroperasi dua hari kedepan.

"Dapur umum masih beroperasi, dua hari kayaknya," terangnya.

"Disini tinggal Kelurahan Katimbang yang masih ada pengungsi, kalau di tempat lain sudah tidak ada," tutupnya.

Sebelumnya, Walikota Makassar, Danny Pomanto memberhentikan sementara atau mengistirahatkan Kepala BPBD Makassar, M Rusli, dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar Mukhtar Tahir.

Menurut Danny hal ini dilakukan karena mereka dianggap lamban dalam menjalankan tugas, saat terjadi banjir di Kecamatan Manggala, dan Biringkanayya.

Salah satunya, dapur umum yang terlambat dibuat, sehingga kebutuhan logis k masyarakat tidak terpenuhi.

"Kita liat nanti, diperiksa, semua yang tidak memenuhi standar kinerja kita periksa. kalau diperiksa itu masih di istirahatkan dulu," ujar Danny, Jumat (12/3/2021)

"Kemarin BPBD sama Dinsos, di lapangan itu sangat mengecewakan kinerjanya. kemarin sy dapat laporan, bahwa dia sdh makan, kemudian sy cek, ternyata belum makan. begitu sy cek, dia blg sdh makan pagi, ternyata makan sumbangan, itukan tidak boleh, pemerintah harus hadir," tegasnya.

Apalagi menurut Danny ia telah memperingati kedua kepala OPD tersebut, agar memperhatikan masyarakat yang terdampak banjir.

"Karena saya sehari sebelumnya sudah kasih peringatan, dulu kalau saya sudah peringatkan begitu, orang udah harus tau apa yang dilakukan, kecuali perintah belum turun, bolehlah. Tapi ini saya sudah perintahkan, sebelum terjadi banjir lagi, seperti itu," katanya

Sehingga pihaknya berencana menunjuk Pelaksana harian (Plh), untuk menggantikan sementara Kadinsos dan Kepala BPBD.

"Untuk teknisnya nanti tanyakan ke BKD, kan aturanyya harus dari situ juga. Kalau untuk pencopotan, nanti kita liat dari hasi evaluasinya, karena kalau tidak ada persoalan, maka tidak ada alasan menyalahkan orang, harus fair," tutupnya.